BANDA ACEH – Peneliti Continental Research Center (CRC), Haekal Afifa, melontarkan kritik terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, terkait kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026.
Haekal menilai pemotongan lebih dari Rp100 miliar dari total anggaran TPP yang mencapai Rp1,5 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal, melainkan keputusan politik yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat Aceh.
“Ketua DPRA tidak bisa lepas tangan dan terkesan mencari kambing hitam. Dalam fungsi penganggaran, pimpinan lembaga adalah aktor kunci.
Tidak mungkin pemotongan sebesar itu terjadi tanpa persetujuan dan pengawalan dari pimpinan,” kata Haekal dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).
Pendiri Museum Tengku Hasan di Tiro tersebut menilai kebijakan pemangkasan itu menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) di Aceh yang selama ini menggantungkan sebagian daya beli mereka pada TPP.
Menurutnya, TPP bukan semata menyangkut kesejahteraan ASN, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
“TPP adalah perputaran ekonomi paling riil di masyarakat. Uang itu dibelanjakan di pasar-pasar, warung, toko kelontong, usaha kecil hingga sektor jasa. Setiap rupiah yang diterima ASN akan kembali berputar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Haekal mengingatkan bahwa dalam kondisi pascabencana dan tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, menjaga perputaran uang di masyarakat menjadi faktor penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.
“Dalam situasi bencana dan perlambatan ekonomi, yang dibutuhkan adalah menjaga daya beli dan memastikan uang tetap berputar di masyarakat. Ketika TPP dipotong, yang terdampak bukan hanya ASN, tetapi juga pedagang pasar, UMKM, dan ekonomi akar rumput,” katanya.
Ia juga mempertanyakan transparansi proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPRA yang dinilai masih tertutup dari akses publik.
Menurutnya, keputusan strategis seperti pemotongan TPP seharusnya disertai penjelasan terbuka kepada masyarakat.
“Jika Rp100 miliar dialihkan, publik berhak tahu ke mana dana itu dipindahkan. Untuk program apa? Siapa penerimanya? Apa urgensinya lebih tinggi dibanding menjaga daya beli puluhan ribu keluarga ASN?” ujar Haekal.
Haekal menilai, jika pimpinan DPRA tidak segera memberikan penjelasan terbuka, maka wajar apabila publik mempertanyakan transparansi dan keberpihakan dalam proses penganggaran tersebut.
“Pimpinan legislatif seharusnya menjadi penjaga keseimbangan dan keberpihakan pada masyarakat, bukan justru mengambil kebijakan yang melemahkan daya beli dan memperlambat perputaran ekonomi di daerah, terlebih di tengah pemulihan bencana saat ini,” pungkasnya.*
