POTRENUSANTARA.ID,NATUNA – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus difokuskan pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) menjadi angin segar sekaligus pengingat keras bagi Kabupaten Natuna.
Sebagai beranda terdepan NKRI di Laut Natuna Utara, Natuna dinilai paling layak mendapatkan percepatan realisasi program ini demi menjaga kedaulatan dan kualitas sumber daya manusia di perbatasan.
Pernyataan Wapres disampaikan saat mengunjungi SDN Wolomoni, Ende, NTT, Kamis (18/6/2026). “Jadi, saya kira MBG ini akan lebih tepat sasaran kalau difokuskan di area 3T,” ujar Gibran seperti dikutip Kompas.com.
Kalimat ini seolah memotret kondisi nyata di Natuna, di mana tantangan geografis gugusan pulau dan keterbatasan infrastruktur masih menghambat distribusi layanan gizi merata.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga pertengahan 2026 menunjukkan bahwa baru 11 dari 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Natuna. Ke-11 dapur gizi tersebut melayani sekitar 22.098 penerima manfaat, mencakup pelajar, ibu hamil, dan menyusui.
Artinya, masih ada 17 SPPG yang harus segera dibangun agar manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran dapat menjangkau pulau-pulau terluar secara adil.
Kondisi ini menjadi penting mengingat posisi strategis Natuna. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan sembilan negara dan berada di jalur pelayaran internasional, anak-anak Natuna bukan sekadar generasi penerus daerah, tetapi juga garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa. Pembangunan SDM di sini tidak bisa dipisahkan dari kepentingan nasional.
Di Natuna, MBG memiliki dimensi ganda,yaitu meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tantangan geografis justru menjadi alasan kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur MBG di wilayah ini. Rantai pasok bahan pangan bergizi berpotensi menyerap hasil laut melimpah, produk perikanan, serta komoditas petani dan UMKM lokal.
Setiap rupiah anggaran MBG yang digelontorkan di Natuna tidak hanya menghasilkan generasi sehat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat perbatasan.
Keberhasilan program ini akan menjadi simbol nyata kehadiran negara,dimana anak-anak di pulau terluar mendapat akses gizi dan pendidikan yang sama, rasa keadilan dan kebangsaan pun terbangun kokoh.
Pernyataan Wapres Gibran menjadi momentum krusial bagi pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi target SPPG di Natuna. Jika tolak ukur keberhasilan MBG adalah menjangkau yang paling membutuhkan, maka Natuna wajib berada di garis depan prioritas nasional.
Sebagai benteng terluar yang setiap hari menjaga marwah bangsa, Natuna sepatutnya memperoleh perhatian khusus. Karena dari pulau-pulau terluar inilah, masa depan Indonesia sesungguhnya sedang dipersiapkan. (Kalit)
