NATUNA,POTRETNUSANTARA.ID– Di balik pesona bahari dan posisinya sebagai gerbang utara NKRI, Kabupaten Natuna menyimpan tantangan struktural yang berdampak langsung pada ketahanan nasional. Dalam kunjungan kerja Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada Selasa (14/7/2026), Bupati Natuna, Cen Sui Lan, tidak hanya menyampaikan aspirasi daerah, tetapi juga memetakan ulang urgensi kesejahteraan warga perbatasan sebagai prasyarat kedaulatan negara.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Kedeputian Geostrategi DPN, Mayjen TNI Suwarno, S.A.P., M.Han., beserta jajaran tim lintas matra. Kehadiran lembaga tinggi negara ini menegaskan bahwa Natuna bukan sekadar wilayah administratif, melainkan aset geostrategis yang stabilitas sosial-ekonominya menjadi indikator ketahanan nasional.
Bupati Cen Sui Lan menempatkan isu mahalnya tiket pesawat sebagai masalah keamanan manusia (human security), bukan sekadar keluhan ekonomi. Ia menekankan bahwa keterbatasan konektivitas udara menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik pokok, hingga pengembangan pariwisata yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Di Natuna, tiket mahal berarti akses pendidikan terbatas, layanan kesehatan terlambat, dan wisatawan enggan datang. Ini bukan soal harga, tapi soal hak dasar warga perbatasan untuk terhubung dengan dunia luar. Tanpa konektivitas yang terjangkau, potensi geostrategis Natuna tidak akan pernah terkonversi menjadi kesejahteraan nyata,” tegas Bupati Cen Sui Lan.
Pernyataan ini mendapat respons serius dari Mayjen TNI Suwarno. Ia menegaskan bahwa DPN memiliki mandat khusus untuk menerjemahkan kondisi lapangan di wilayah strategis menjadi rekomendasi kebijakan pertahanan dan pembangunan nasional. “Masukan Ibu Bupati akan kami bawa langsung ke tingkat pusat. Konektivitas perbatasan adalah bagian integral dari kedaulatan negara,” ujarnya.
Selain transportasi, Bupati Cen Sui Lan juga menyoroti belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Keterlambatan dana ini dinilai mengancam kelancaran proyek infrastruktur, pelayanan publik, dan stabilitas ekonomi lokal. Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Natuna berhak mendapatkan alokasi yang tepat waktu dan proporsional sebagai bentuk keadilan spasial.
Tim Kedeputian Geostrategi DPN merespons dengan komitmen pendalaman bersama Deputi Bidang Ekonomi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk memastikan regulasi DBH tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan riil daerah perbatasan yang memiliki karakteristik unik.
Pertemuan ini menjadi potret nyata kolaborasi yang sehat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kehadiran Wakil Bupati Jarmin, S.E., Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto, serta seluruh pimpinan OPD, Pemkab Natuna menunjukkan kesiapan teknis untuk mengeksekusi solusi yang dihasilkan.
Keberhasilan dialog ini diharapkan menjadi preseden bagi pengelolaan wilayah perbatasan lainnya: bahwa suara daerah harus didengar berdasarkan data dan dampak nyata terhadap ketahanan nasional, bukan asumsi. Di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan, Natuna membuktikan bahwa perjuangan kesejahteraan warga garis depan membutuhkan keberanian menyuarakan fakta, sekaligus kesiapan berkolaborasi demi kemajuan NKRI.(Kalit)
