BANDA ACEH – Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendadak memanas ketika seorang anggota dewan secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Ketua DPRA, Zulfadli.
Dalam forum resmi tersebut, ia menuding lembaga legislatif Aceh berpotensi disalahgunakan untuk melindungi kepentingan mafia anggaran serta dikelola seolah-olah menjadi milik pribadi.
Pernyataan itu langsung menyita perhatian peserta rapat dan menegaskan tuntutan agar DPRA kembali menjalankan fungsinya sebagai pengawas anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Kritik tajam itu disampaikan anggota DPRA dari Fraksi Partai NasDem, Martini, dalam Rapat Paripurna DPRA yang digelar di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).
Dalam pernyataannya, ia menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta mengingatkan agar lembaga legislatif tidak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu, terutama yang berkaitan dengan praktik penyalahgunaan anggaran.
“DPR ini lembaga yang bermaruah. DPR ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR ini adalah perwakilan rakyat. DPR bukan justru lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” tegas Martini.
Menurutnya, DPRA merupakan lembaga terhormat yang diisi oleh wakil rakyat hasil pilihan masyarakat Aceh. Karena itu, setiap kebijakan serta penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Lembaga DPRA ini adalah lembaga terhormat. Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat lima juta lebih, perwakilan yang mereka hantarkan ke sini. Sehingga, satu rupiah pun itu harus memihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Martini juga mengkritik minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh pada akhir November tahun lalu.
Ia mengaku kecewa karena hingga kini belum melihat langkah nyata dari lembaga tersebut untuk membantu para korban bencana. Menurutnya, kepekaan terhadap penderitaan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama bagi wakil rakyat di parlemen daerah.
“DPR ini adalah perwakilan rakyat, bukan justru lembaga yang membela kepentingan mafia dan bandit-bandit,” kembali ditegaskannya dalam forum rapat tersebut.
Kritik yang disampaikan Martini mencerminkan keresahan sejumlah anggota DPRA terhadap kepemimpinan Zulfadli yang akrab disapa Abang Samalanga yang dinilai sebagian pihak lebih memprioritaskan kepentingan tertentu, termasuk dalam hal pembagian jatah atau pengelolaan program pokok pikiran (pokir) dewan.
Selain itu, dalam rapat paripurna lainnya juga muncul kritik serupa dari anggota DPRA. Rijaluddin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti persoalan keterbatasan akses informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Menurutnya, sebagian anggota dewan tidak memiliki akses penuh terhadap data anggaran yang justru hanya dapat diakses oleh Badan Anggaran (Banggar).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di lembaga legislatif Aceh. Padahal, sebagai wakil rakyat, seluruh anggota dewan seharusnya memiliki akses yang sama terhadap informasi anggaran agar fungsi pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat dapat berjalan secara maksimal.
