BANDA ACEH — Dinamika internal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memasuki fase baru. Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dikabarkan telah mengantongi dua nama sebagai bagian dari langkah konsolidasi untuk meredakan ketegangan politik di parlemen Aceh.
Dua figur yang mencuat berasal dari internal Partai Aceh, yakni Azhari M. Nur alias Haji Maop (Aceh Timur) dan Saiful Bahri atau Pon Yahya (Aceh Utara). Keduanya disebut menjadi opsi strategis untuk menggantikan Zulfadli alias Abang Samalanga dari posisi pimpinan DPRA.
Sumber internal yang dekat dengan lingkaran Mualem menyebutkan, penjaringan dua nama tersebut bukan keputusan instan, melainkan hasil dari rangkaian konsultasi lintas wilayah, termasuk pertemuan di Malaysia, Jakarta, dan Medan, serta diskusi internal dengan elite DPA Partai Aceh dalam beberapa hari terakhir.
“Ini bagian dari upaya mencari titik stabilitas. Dua nama sudah disiapkan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem,” ujar sumber tersebut, Kamis (9/4/2026).
Langkah ini muncul di tengah menguatnya gesekan internal DPRA yang mulai terbuka ke publik, terutama setelah rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 pada 6 April lalu.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan secara terbuka menyuarakan ketidaknyamanan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga. Bahkan, muncul permintaan agar Gubernur Aceh bertemu langsung dengan seluruh anggota DPRA tanpa kehadiran unsur pimpinan.
“Pak gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan pak gubernur tanpa pimpinan,” ujar anggota DPRA, Rijaluddin, yang langsung disambut persetujuan forum.
Selain itu, sikap Abang Samalanga dalam forum tersebut juga menjadi sorotan, khususnya saat berinteraksi dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah. Dalam momen itu, ia terlihat berbicara dengan nada tinggi terkait pelaksanaan reses yang disebutnya dilindungi undang-undang.
Menurut sumber yang sama, rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan adanya persoalan komunikasi yang serius, baik di internal DPRA maupun dalam relasi dengan mitra strategis seperti partai koalisi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Ini bukan sekadar soal personal, tetapi sudah menyangkut efektivitas komunikasi politik dan koordinasi kelembagaan,” ujarnya.
Meski arah perubahan mulai terlihat, hingga kini belum ada kepastian kapan keputusan resmi akan diambil. Namun, sinyal konsolidasi disebut semakin kuat seiring meningkatnya kebutuhan menjaga stabilitas politik dan hubungan antar-lembaga di Aceh.
“Pergantian itu kemungkinan besar terjadi. Tinggal menunggu momentum yang tepat,” kata sumber tersebut.
