BANDA ACEH -, Potretnusantara.id Silaturahmi akbar seribuan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tokoh Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pasee di kompleks makam Hasan Muhammad di Tiro, Indrapuri, Aceh Besar, Kamis (26/3/2026), berubah menjadi panggung tanda tanya besar, ke mana Zulfadli?
Di tengah berkumpulnya ribuan eks kombatan basis utama kekuatan politik Partai Aceh absennya Ketua DPRA itu menjadi sorotan paling mencolok. Ini bukan sekadar ketidakhadiran biasa, melainkan sinyal politik yang terbaca kuat di tengah momentum konsolidasi besar.
Sejumlah tokoh penting tetap hadir, seperti Ketua KPA Aceh Besar Aduen Mukhlis, anggota DPRA Abu Heri, serta Ketua Komisi I DPRA Teungku Muharuddin. Namun, justru figur yang secara struktural berada di pucuk kekuasaan legislatif Aceh tidak terlihat di barisan.
Dalam tradisi politik eks kombatan, kehadiran dalam forum seperti ini adalah bentuk legitimasi dan kedekatan dengan basis. Ketika Abang Samalanga tidak muncul, publik dengan cepat mengaitkannya dengan dinamika internal yang selama ini berembus, apakah hubungan yang kian merenggang antara dirinya dengan KPA.
Sinyal tersebut bukan tanpa dasar. Juru Bicara KPA Pusat, Zakaria N Yacob atau Bang Jack Libya, sebelumnya telah melontarkan kritik terbuka dan bahkan menyatakan dukungan terhadap wacana pergantian Ketua DPRA.
Ia menilai kepemimpinan Zulfadli justru memicu kegaduhan, baik di pemerintahan maupun parlemen.
Ketidakhadiran dalam forum strategis ini pun seolah mempertegas posisi Zulfadli yang tengah berada dalam tekanan politik, termasuk dari internal partainya sendiri.
Pengamat politik UIN Ar-Raniry, Zikrayanti, membaca absennya Zulfadli sebagai bagian dari bahasa politik yang lebih dalam. Menurutnya, ada indikasi keretakan relasi antara Ketua DPRA dan basis KPA yang selama ini menjadi fondasi kekuatan politiknya.
“Ini bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir, tapi pesan politik yang terbaca di ruang publik,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 11 anggota DPR Aceh dari Partai Aceh dilaporkan menandatangani mosi tidak percaya untuk mendorong pergantian Ketua DPRA. Bagi Zikrayanti, langkah itu tidak berdiri sendiri, melainkan bisa menjadi cerminan akumulasi kekecewaan yang lebih luas.
Ia menilai, kekecewaan tersebut berpotensi berasal dari aspirasi politik eks kombatan yang tidak terakomodasi dengan baik.
“Bisa jadi faktor aspirasi politik mantan kombatan, dalam hal ini KPA, yang tidak dijalankan dengan baik oleh Ketua DPRA,” pungkasnya.
Dalam konteks itu, absennya Abang Samalanga di Indrapuri bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan potongan penting dari gambaran yang lebih besar, yakni relasi yang kian renggang antara elite dan basis perjuangan yang dulu mengantarkannya ke puncak kekuasaan.
