OPINI-Kita masih ingat, Presiden Parbowo memiliki semangat untuk memajukan Negara Indonesia pada setiap sektor. Demikian juga dalam bidang otomotif buatan bangsa, hal ini jelas saat Presiden menekankan melarang para menteri kabinetnya menggunakan mobil mewah impor. ( https://www.tempo.co/ekonomi/apa-alasan-presiden-prabowo-ingin-maung-jadi-mobil-dinas-menteri–1161146 )
Tidak main-main, Prabowo menyampaikan kebanggaannya akan produk Indonesia yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa, salah satunya adalah otomotif PT Pindad yang saat ini selalu digunakan oleh Presiden sebagai kendaran operasional dan dikatakan bahwa ketersediaan komponen-komponen yang digunakan adalah 70 persen komponen mobil tersebut berasal dari dalam negeri.
Jiwa nasionalis yang dimiliki Prabowo patut dipuji, untuk mendorong kemandirian industri nasional di sektor otomotif sang Presiden bahkan meminta jajaran menteri di kabinetnya untuk menggunakan mobil dari Pindad dengan demikian pertumbuhan otomotif Indonesia akan semakin diakui dan semakin maju.
Namun perwujudan sang Presiden nampaknya tinggal mimpi disiang bolong, dimana saat ini bangsa dikejutkan dengan di importnya 105.000 unit kendaraan niaga asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih dengan nilai kontrak mencapai Rp 24,66 triliun. ( https://otomotif.kompas.com/read/2026/02/24/201157715/tiba-di-tanjung-priok-segini-harga-pikap-india-buat-koperasi-merah-putih )
Langkah ini seolah menjadi bukti bahwa apa yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo hanyalah sebuah ilusi yang mampu menyenangkan rakyat Indonesia. Banyak pihak yang kecewa dengan kebijakan ini namun kekecewaan tersebut dimasyarakat hanyalah hayalan karena sesungguhnya fakta dibalik fenomena ini belum transparan.
Memang saat ini banyak pihak yang memiliki jabatan sibuk memberikan klarifikasi, namun semua klarfikasi yang disampaikan tidak satupun yang mempu menjelaskannya terkesan hanya melepas “keterlibatan” dan faktanya mobil India saat ini sudah tiba di Indonesia. Jadi sesungguhnya ribut-ribu yang terjadi saat ini hanyalah “obat penenang” saja, begitu efeknya hilang situasi jembali normal.
Dua haru yang lalu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono buka suara mengenai polemik impor 105.000 unit kendaraan pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya sampai saat ini keputusan tersebut masih ditunda dan menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto saat tiba di tanah air. ( https://www.cnbcindonesia.com/news/20260224155652-4-713521/keputusan-impor-105000-pikap-india-tunggu-prabowo-pulang-ke-ri ).
Namun pernyataan ini juga menjadi bias dimana faktanya ribuan mobil asal India tersebut sudah tiba di pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu, lantas bagaimana kata “menunda” tersebut disampaikan? apakah memang dalam menjalankan program kemajuan bangsa ini adalah kemauan sendiri-sendiri sehingga jajaran pemerintahan pusat tidak memiliki koordinasi yang baik dengan Presiden?
Kita sangat berharap, Indonesia yang memiliki konsep presidensial yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagai anak bangsa kita menunggu kebijakan serta komitment Presiden Prabowo untuk membangun bangsa khususnya dalam sektor tenaga kerja melalui industri nasional yang melibatkan karya-karya anak bangsa.
Indonesia Makmur, Indonesia Merdeka
redaksi
