OPINI-Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan memang menjadi isu nasional, namun dampaknya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan daerah terluar, termasuk Kabupaten Natuna. Selama ini, Natuna sangat bergantung pada alokasi anggaran pusat—baik untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun program penguatan pertahanan di wilayah perbatasan.
Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, kebijakan transfer ke daerah relatif stabil meski sering diiringi dengan pengetatan fiskal. Ada kepastian bahwa dana transfer umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana desa tetap mengalir meskipun jumlahnya terbatas. Natuna masih bisa merasakan manfaat pembangunan, meski belum maksimal.
Kini, dengan digantikannya Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi Sadewa, arah kebijakan fiskal diperkirakan akan lebih populis dan ekspansif. Di satu sisi, ini berpotensi menguntungkan Natuna. Program-program sosial pro-rakyat seperti bantuan pangan, subsidi nelayan, atau proyek padat karya bisa lebih banyak diarahkan ke daerah perbatasan sebagai simbol kehadiran negara.
Namun, risiko juga tidak kecil. Jika pasar terus merespons negatif, rupiah melemah, dan inflasi melonjak, maka harga kebutuhan pokok di Natuna yang selama ini sudah mahal karena faktor transportasi akan semakin melambung. Nelayan dan masyarakat kecil justru bisa semakin tertekan.
Selain itu, ketidakpastian fiskal bisa memengaruhi keberlanjutan proyek besar di Natuna, seperti pengembangan pelabuhan internasional Selat Lampa,pembangunan pelabuhan untuk Roro di Serasan ,Subi dan Midai maupun program strategis lainya. Tanpa kepastian anggaran, pembangunan bisa tertunda atau bahkan terhenti.
Oleh karena itu, bagi Natuna, pergantian Sri Mulyani ini adalah ujian. Apakah pemerintah pusat akan benar-benar menepati janji pro-rakyat hingga ke daerah terluar, atau Natuna justru akan menjadi korban pertama dari guncangan ekonomi nasional?
Masyarakat Natuna kini menunggu bukti nyata. Bukan sekadar janji pertumbuhan tinggi, melainkan kepastian bahwa harga kebutuhan tidak semakin mahal, subsidi untuk nelayan tetap jalan, dan pembangunan infrastruktur perbatasan tidak mandek. Sebab bagi Natuna, stabilitas ekonomi bukan sekadar angka di tabel APBN, tetapi soal hidup sehari-hari di perbatasan. Tentunya NKRI harga mati bagi masyarakat Natuna.
Erwin Johannes Simanungkalit
Jurnalis
