Potretnusantara.id, Natuna — Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bergerak cepat mengantisipasi potensi kekosongan layanan Tol Laut menjelang akhir tahun. Senin (27/10/2025), ia melakukan koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan di Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan konektivitas maritim dan kelancaran logistik ke wilayah perbatasan tetap terjaga, khususnya saat memasuki masa peralihan kontrak pelayaran akhir tahun.
Bupati Cen Sui Lan menjelaskan bahwa pelayaran terakhir kapal Tol Laut tahun 2025 dijadwalkan pada 26 Oktober 2025, sesuai kontrak antara Kemenhub dan PT Pelni. Berdasarkan pola sebelumnya, pengoperasian baru akan dimulai kembali pada awal Januari tahun berikutnya. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan kekosongan layanan selama beberapa minggu yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Natuna.
“Keterlambatan distribusi logistik bukan sekadar persoalan teknis, tapi bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil yang sangat bergantung pada Tol Laut,” ujar Cen Sui Lan.
Selain Tol Laut, Bupati Cen juga mengungkapkan kekhawatiran lain terkait rencana doking kapal Ro-Ro 01 . Diketahui,kapal ini selama ini menjadi moda transportasi vital bagi warga dan pelaku usaha untuk mengirim barang serta bepergian antarwilayah.
“Kalau Tol Laut berhenti sementara dan Ro-Ro ikut doking, maka roda ekonomi masyarakat bisa tersendat. Ini harus kita antisipasi sejak sekarang,” tegasnya.
Kondisi geografis Kabupaten Natuna yang tersebar di pulau-pulau terpisah seperti Midai, Pulau Laut, Subi, dan Serasan membuat tantangan distribusi semakin kompleks. Banyak wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur laut dengan jadwal kapal terbatas.
Masalah ini diperparah dengan datangnya musim Utara, yang biasanya berlangsung dari Oktober hingga Februari. Cuaca ekstrem dan gelombang tinggi kerap membuat kapal sulit berlayar, menyebabkan keterlambatan pasokan bahan pokok dan logistik penting lainnya.
“Musim Utara menjadi tantangan alam yang setiap tahun kami hadapi. Tapi kami berupaya keras agar masyarakat di pulau-pulau tidak terisolasi dan tetap mendapatkan pelayanan logistik,” ujar Bupati Cen.
Menanggapi kekhawatiran itu, pihak Ditjen Hubla memastikan bahwa kontrak Tol Laut akan diperpanjang hingga 31 Desember 2025 melalui adendum yang telah direview oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada pekan lalu. Langkah ini diharapkan bisa menutup celah kekosongan layanan sekaligus menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan bahan pangan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Natuna.
Koordinasi lintas lembaga antara Pemkab Natuna, Ditjen Hubla, dan PT Pelni ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan, terutama di daerah perbatasan yang memiliki tantangan logistik tinggi.
“Program Tol Laut adalah urat nadi ekonomi daerah kepulauan seperti Natuna. Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa hidup nyaman meski di tengah keterbatasan geografis dan kondisi cuaca,” tegas Cen Sui Lan.
Dengan gerak cepat ini, Bupati Natuna menunjukkan komitmennya menjaga ketahanan logistik daerah perbatasan, sekaligus menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan yang selama ini menjadi garda terdepan NKRI.(Kalit)
