Potretnusantara.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut Natuna Utara, Selasa (17/6/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna dan dihadiri berbagai pejabat pusat dan daerah sebagai wujud nyata komitmen bersama memperkuat Natuna sebagai wilayah strategis di garis depan NKRI.
Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko Varianto, SE dan dipandu langsung oleh Deputi I Pengelolaan Batas Negara BNPP, Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Natuna bukan hanya wilayah administratif, tetapi simbol kedaulatan negara di perbatasan. “Kami ingin Natuna tidak sekadar ‘menjaga pintu’, tetapi juga menjadi rumah yang kuat secara ekonomi. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan pusat, baik dalam bentuk kebijakan, infrastruktur maupun pembiayaan,” tegas Cen Sui Lan.
Natuna, Garda Terdepan yang Butuh Akselerasi
Sebagai kabupaten perbatasan yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, dan Kamboja di Laut Natuna Utara, Natuna menghadapi tantangan besar—mulai dari ilegal fishing, abrasi pulau terluar, hingga keterbatasan infrastruktur pengawasan. Deputi I BNPP, Dr. Nurdin menyebutkan pentingnya memperkuat keberadaan negara di titik-titik kritis.
“Di sepanjang Zona Ekonomi Eksklusif, kapal-kapal asing kerap melanggar batas. Ini menyebabkan nelayan lokal kesulitan. Kita perlu memperkuat armada pengawas dan mempercepat pembangunan sarana di pulau-pulau terluar agar tidak hilang secara perlahan,” jelas Nurdin.
PLBN Serasan Jadi Simbol Kehadiran Negara
Salah satu proyek strategis yang tengah didorong adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, yang akan berfungsi tidak hanya sebagai pusat pengawasan, tetapi juga sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
PLBN Serasan diharapkan menjadi jalur resmi ekspor-impor, mendorong legalitas perdagangan, serta memperkuat kehadiran negara melalui layanan CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security). Proyek ini juga dirancang untuk membuka trayek laut internasional Ranai–Serasan–Sematan (Malaysia) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor kelautan dan pariwisata.
Pulau-Pulau Kecil Terluar, Aset Strategis Negara
Dalam paparan Asisten Deputi Wilayah Laut dan Udara BNPP, Merianda Akuan, disampaikan bahwa Natuna memiliki tujuh pulau kecil terluar yang sangat strategis, antara lain Pulau Sekatung, Senoa, Tokong Berlayar, Tokong Malang Biru, Subi Besar, Pulau Laut, dan Semiun.
“Pulau-pulau ini tidak hanya penting dari sisi geografis, tetapi juga pertahanan dan ekonomi. Kita tidak boleh lengah. Jika tidak dijaga dengan baik, bukan hanya hilang secara fisik, tetapi bisa memicu klaim dari negara lain,” ujarnya.
Dukungan Akademisi dan Kementerian Terkait
Rapat ini turut melibatkan pakar dari Universitas Indonesia, mantan Ketua Komnas HAM, serta perwakilan dari Kemenko Infrastruktur, TNI AL, Polres, Bakamla, Imigrasi, dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Natuna. Diskusi difokuskan pada upaya perumusan kebijakan terpadu, pembangunan infrastruktur perbatasan, penguatan pengawasan laut dan udara, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Mendorong Natuna Menjadi Benteng Ekonomi dan Pertahanan NKRI
Rangkaian rapat ini menandai langkah penting dalam mempertegas peran Natuna sebagai benteng ekonomi dan pertahanan NKRI. Ke depan, diharapkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga tidak hanya berhenti di forum rapat, tetapi terwujud dalam bentuk program konkret dan berkelanjutan.
“Natuna tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Kami siap menjadi tuan rumah pembangunan nasional di wilayah perbatasan, demi masa depan Indonesia yang lebih kokoh dari pinggiran,” tegas Bupati Cen Sui Lan.(Kalit)
