LINGGA, Potretnusantara.id – Wujud keseriusan dan kepedulian Bupati Lingga dan Wakil Bupati Lingga, untuk mewujudkan Kabupaten Lingga yang lebih bermarwah, maju dan sejahtera, Bupati dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lingga
Novrizal, lakukan Kunjungan ke Kementerian PPN/Bappenas RI, di Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Kunjungan yang dilakukan Kepala Daerah Lingga bersama OPD terkait yakni untuk menyampaikan beberapa usulan yang memang menjadi kepentingan dari daerah.
Baca Juga
Nizar mengatakan beberapa usulan yang disampaikan ke Bappenas RI, melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ir.Josaphat Rizal Primana, M. Sc, salah satunya terkait peningkatan dan pembangunan pelabuhan.
Adapun usulan yang disampaikan oleh Bupati Lingga bersama OPD terkait, pembangunan pelabuhan domestik maupun pelabuhan Roro yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan disektor pariwisata. Apalagi Kabupaten Lingga terbilang cukup lengkap pada potensi wisatanya, salah satu kebanggaan adalah wisata religi dan budaya Melayu.
Menurutnya dengan baiknya sarana prasarana pelabuhan serta kuantitas dari pelabuhan di Kabupaten Lingga, tentunya secara tidak langsung akan menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat, ujarnya.
“Untuk tujuan konektifitas wilayah guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dan tentunya sebagai konektivitas pendukung dalam peningkatan pariwisata daerah,” kata dia.
Selain itu, usulan yang disampaikan juga terkait pengembangan bandara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tindak lanjut dari program MCC yang pernah diusulkan ke Bappenas RI, beberapa waktu lalu.
Kemudian, usulan dan upaya peningkatan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga pada APBN-P ataupun APBN 2023.
” Nizar mengatakan Tahun 2022 ini, ada penurunan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga terjadi di bidang PU, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Ir.Josaphat Rizal Primana, M. Sc, pada kesempatan itu mengatakan untuk prioritas DAK tahun ini, memang fokus di kawasan Indonesia Timur, sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden RI.
Namun demikian, menurutnya masih ada celah agar hal tersebut dapat didorong. Salah satunya, isu daerah kepulauan, juga dapat menjadi salah satu dasar penguatan perhatian pemerintah pusat.
Baik itu, pada sektor pariwisata yang keliatannya agak menonjol, tentunya usulan Infrastruktur dapat dirancang dengan tujuannya mendukung pengembangan wisata daerah.
“Mudah-mudah kedepannya, jika ada celah dapat kita dorong. Infrastruktur memang perlu mendapat perhatian pusat karena keterbatasan anggaran di daerah,” ujarnya.
jamariken tambunan
