Karimun, Potretnusantara.id – Pemuda Muhammadiyah Karimun mendesak pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi terkait penyaluran beasiswa agar tidak menimbulkan polemik dan mis informasi.
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Karimun, Ir. M. Farhandika, S.T, menyatakan bahwa pemerintah harus transparan dalam menentukan kriteria penerima manfaat beasiswa.
“Perlu ada keterbukaan informasi tentang kriteria detail bagi penerima manfaat beasiswa agar tidak menimbulkan mosi tidak percaya terhadap program beasiswa,” tegas Farhandika kepada media ini melalui WhatsApp. Jum’at (27/3) malam.
Farhandika menekankan bahwa ketidakjelasan informasi ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi calon penerima manfaat yang sebenarnya berhak.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya prosedur dan timeline penyaluran manfaat beasiswa yang jelas.
“Pemerintah harus menjelaskan secara rinci tentang proses penyaluran beasiswa, termasuk kapan dan bagaimana dana akan disalurkan kepada penerima,” ungkapnya.
Pemerintah juga diminta untuk mendata ulang aset-aset terkait, seperti mess atau asrama, untuk memastikan status dan kondisi bangunan.
“Apakah perlu dilakukan perbaikan dan pengelolaan asrama agar penggunaan aset daerah tepat sasaran,” katanya.
Pemuda Muhammadiyah Karimun berharap pemerintah dapat segera memberikan klarifikasi dan solusi atas polemik penyaluran beasiswa ini.
“Kami berharap program beasiswa dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” pintanya.
Sehubungan dengan hal itu, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memastikan program tersebut sudah berjalan dengan sistem transparan berbasis online, tanpa adanya praktik orang dalam.
“Terkait beasiswa, Pemkab Karimun telah memastikan program tersebut sudah berjalan dengan sistem transparan berbasis online, tanpa adanya praktik orang dalam,” ujar Rocky dikutip dari wartakepri.co.id dihadapan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Karimun saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Karimun, Jum’at, (27/3) sore.
Penulis: Ery
