KARIMUN, Potretnusanatara.id–Ratusan Kepala Keluarga (KK) masyarakat Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat hingga kini masih merasa kebingungan terkait persoalan lahan yang mereka tinggali saat ini, ribuan masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal didaerah tersebut mengaharapkan adanya kejelasan lahan yang merseka kuasai.
Untuk memperjelas masalah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk pansus Hutan Lindung dan Konsesi Tambang, untuk mengembalikan tanah warga jadi hak milik.
Ketua Pansus, Nyimas Novi ujiani dihadapan semua fraksi dan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Karimun, Selasa (23/2) menyampaikan dalam pidatonya terkait persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Nyimas menyampaikan, dari data sementara ada sekitar 900 hektare tanah warga yang berubah jadi hutan lindung. Tanah tersebut tersebar di Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Moro.
“Kami masih akan menelusuri persoalan di Badan Pertanahan Negara (BPN) atas kesulitan proses pertanahan masyarakat. Sehingga Pansus akan melibatkan BPN nantinya setiap kegiatan kami,” ujar Nyimas Novi.
Disebutkannya, langkah pertama Pansus akan menggelar rapat internal, dengan membahas rencana dan menyusun langkah-langkah, serta langsung turun ke lapangan melihat titik-titik yang berubah jadi hutan lindung.
“Kami juga dibuat bingung, ada hutan lindung dan ada konsesi tambang. Sementara disini ada pemukiman masyarakat yang berubah jadi hutan. Kalau kita bebaskan hutan lindung, konsesi otomatis ditutup, adanya konsesi karena adanya hutan lindung. Makanya pelik dan bingung, kita perlu hati dengan mengedepankan rambu-rambu yang ada,” ungkap Nyimas Novi.
Oleh karena itu, Pansus akan melakukan investigasi terlebih dahulu, meski sudah didapati informasi atau gambaran jumlah lahan maupun pemukiman yang berubah jadi hutan.
Nyimas Novi menyebutkan, masalah tersebut terjadi karena keluarnya SK Menteri nomor 76 tahun 2015. Sehingga dia juga minta kerjasama dari para awak media untuk menggiring persoalan tersebut hingga tuntas.
“Bahkan bila perlu biar Pak Presiden Joko Widodo tahu ya berkat berita yang teman-teman wartawan buat. Ternyata ini permasalahannya dan ditunggu masyarakat seperti apa penyelesaiannya. Kalau ini sukses, yang paling banyak berperan disini ya media. Kalau kami bekerja tanpa dibantu ekspose di pemberitaan, justru kami tak cukup suara,” ungkap Nyimas Novi.
Nantinya pansus akan menembus sampai ke Kementerian yang kaitannya adalah konsesi tambang, termasuk ke Komisi IV.
“Untuk konsesi tambang kita akan ke Kementerian ESDM, nanti dilanjutkan ke Komisi IV DPR RI, mudah-mudahan bisa sampai ke Presiden. Disini ada dua masalah, hutan lindung yang ada di pemukiman masyarakat, kemudian ada konsesi tambah di kawasan hutan lindung. Kalau kita lakukan pemutihan hutan lindung, otomatis kan tutup perusahaan itu,” terangnya.
Lucunya lagi lanjut Nyimas Novi, saat ini pemerintah membebani penduduk yang berdomisili di kawasan hutan lindung, untuk tetap membayar pajak bumi bangunan (PBB), kemudian saat ini alasan tersebut kan ada sejak lama, sudah berdiri fasilitas umum seperti bangunan pendidikan, rumah ibadah seperti musholla dan Masjid, Puskesmas pembantu dan fasilitas lainnya.
Untuk itu, pansus kata Nyimas Novi, akan menelusuri dan mencari fakta kebenaran terhadap hal yang mendasari terjadinya di wilayah pemukiman, yang ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung dan wilayah konsesi tambang. Mengidentifikasi dan mengetahui proses penetapan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan oleh Menteri. Serta mengetahui faktor ekonomi, sosial dan politik terhadap penetapan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan.
Hasil kerja pansus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran serta rekomendasi kepada pemerintah, terhadap strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk penanganan permasalahan, atau ditetapkannya kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan dan konsesi tambang oleh Menteri, serta memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, terhadap tindak lanjut DPRD dan pemerintah daerah tentang terjadinya tumpang tindih kawasan pemukiman, dengan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Karimun.
Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengatakan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPRD Karimun, agar dapat menyelesaikan secara bersama-sama persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Hari ini kita melihat bahwa ada masyarakat yang tidak jelas status keberadaan mereka. Maka dari itu saya sangat setuju kita bersama Pansus akan memperjelas status ini. Akan kita tutukan persoalannya, apakah pemukiman dulu baru dikatakan hutan lindung, atau sebaliknya hutan lindung dulu baru pemukiman. Ini tentu perlu kerja kerasa dari Pansus dan kita dukung sepenuhnya,” ungkap Anwar.
***
