Karimun, Potretnusantara.id – Pembatalan Muhammad Zen, SH, MA sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Karimun Kepulauan Riau (Kepri) terpilih periode 2026-2031 berbuntut panjang.
Muhammad Zen melalui pengacaranya Linda Theresia, SH melayangkan nota keberatan atas pembatalan oleh Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah tersebut.
Bahkan M Zen berencana melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: B/900.1.13.2/5409/EKON-SETDA/2025 tertanggal 17 November 2025 tersebut.
Muhammad Zen sebelumnya dinyatakan sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun terpilih masa bakti 2026-2031 melalui SK Nomor: 22/PANSEL/IX/2025, tertanggal 22 September 2025.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yakni Djunaidi, S.Sos, M.Si yang juga menjabat Sekretaris Daerah Karimun.
Namun keputusan tersebut dibatalkan oleh Bupati Karimun Ing Iskandarsyah sebulan kemudian atau tepatnya 17 November 2025.
Pembatalan pengangkatan M Zen sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2031 tertuang dalam SK Bupati Karimun Nomor: B/900.1.13.2/5409/EKON-SETDA/2025 tertanggal 17 November 2025.
Pihak Pemkab Karimun beralasan pembatalan tersebut berdasarkan pertimbangan dari Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Nomor: 900.1.13.2/7763/Keuda tertanggal 11 November 2025.
Dalam surat itu, M Zen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf b, e dan g, Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris atau Anggota Direksi BUMD.
Baik Linda maupun M Zen mengecam keputusan Bupati Karimun Ing Iskandarsyah yang membatalkan keterpilihan M Zen sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun masa bakti 2026-2031.
Saat konferensi pers di kantor LT & Associates Law Office di Ruko Balai Garden, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Minggu (8/2/2026) siang sekira pukul 11.30 WIB, Linda Theresia SH menilai ada kejanggalan dari pembatalan kliennya untuk diangkat sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2031.
“Anehnya suratnya tertanggal 17 November 2025 tapi klien kami baru terima surat itu pada 26 Januari 2026 atau rentang 2 bulan lebih sejak surat ditertibkan. Ada apa?” ujar Linda Theresia SH, Minggu siang.
Keduanya juga meragukan alasan pembatalan M Zen diangkat sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2031 dengan alasan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor: 900.1.13.2/7763/Keuda tertanggal 11 November 2025.
Menurut Linda, kliennya sudah memenuhi semua ketentuan untuk diangkat sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2031.
Hal itu dibuktikan dengan kliennya lolos tahap seleksi administrasi, tes UKK hingga terakhir tes wawancara dengan Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah.
“Klien kami rangking pertama dengan nilai UKK 7,68, kemudian tes wawancara memperoleh nilai 8,57. Kalau klien kami dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tentu dari awal klien kami sudah digugurkan,” ujar Linda dengan suara bergetar.
Linda menduga berkas kliennya tidak lengkap dikirim ke Dirjen Bina Keuangan, Kemendagri.
“Ada dugaan berkas klien kami tidak diserahkan secara lengkap oleh pansel ke pihak Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, bisa jadi ada sabotase,” katanya.
Kecurigaan Linda tersebut dikarenakan kliennya memiliki segudang pengalaman kerja salah satu syarat diangkat sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2030.
“Klien kami dikatakan tidak memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim. Padahal kenyataannya klien kami melampirkan surat pengalaman kerja pada PT Karimun Jaya Sinergi tertanggal 8 Maret 2007 sebagai Manajer tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dengan lokasi proyek di PT Karimun Sembawang Shipyard, artinya 7 tahun sebagai seorang manajer,” bebernya.
Selain itu, M Zen dikatakan Linda juga memiliki pengalaman kerja sebagai pimpinan di Perusahaan Daerah (Perusda) unit usaha air minum Tanjungbalai Karimun sejak tahun 1997-2003 dengan jabatan Kepala Bagian Teknik Distribusi Transmisi selama 6 tahun 10 bulan dan kemudian menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Manager selama 1 tahun.
Zen juga tercatat pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Karimun selama 3 tahun sejak 22 Juni 2016.
“Itu yang teken SK-nya pak Aunur Rafiq (Bupati Karimun periode 2014-2024) dengan SK Nomor: 403 Tahun 2016,” ujarnya.
Perihal pertimbangan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri tersebut, Linda menilai bisa mengabaikannya dikarenakan hanya bersifat saran.
“Karena ada kontra diktif di dalam surat pertimbangan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri tersebut. Pada poin 2 huruf a dinyatakan klien kami merupakan salah satu dari 5 calon yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat administrasi, bahkan klien kami peringkat pertama tapi di poin lainnya klien kami dinyatakan belum dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2031. Dalam surat itu juga dikatakan semua informasi dan data merupakan tanggungjawab dari pemerintah kabupaten Karimun,” imbuhnya.
Linda juga membandingkan poin nilai yang diperoleh kliennya dengan Ferry Kurniawan, calon Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2031 pengganti M Zen.
“Klien kami nilai UKK 7,68 sementara Ferry Kurniawan 6,64. Kemudian poin wawancara klien kami nilainya 8,57 berbanding 8,56 milik Ferry Kurniawan,” terangnya.
M Zen melalui pengacaranya Linda Theresia, SH menuntut Bupati Karimun Ing Iskandarsyah untuk menunda acara pelantikan Ferry Kurniawan sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun periode 2026-2031.
Rencananya Bupati Karimun Ing Iskandarsyah akan melantik Ferry Kurniawan, Senin, 9 Februari 2026 di ruang rapat Cempaka Putih, lantai 3, kantor Bupati Karimun, jalan Poros sekira pukul 10.30 WIB.
“Jika benar informasi itu, maka jelas dan terang Bupati Karimun bertindak sewenang-wenang dalam permasalahan seleksi tersebut sehingga klien kami sangat dirugikan dan oleh karena itu klien kami berharap Bupati menunda dulu pelantikan sampai permasalahan hukum selesai,” pungkasnya. (*)
Editor : Din
