Potretnusantara.id, Natuna – DPRD Kabupaten Natuna resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Natuna, Jumat (8/5/2026).
Agenda strategis tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Natuna Rusdi dan dihadiri Bupati Natuna, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan serta anggota DPRD, hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penyampaian rekomendasi LKPJ ini menjadi sorotan karena DPRD Natuna secara terbuka menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
Ketua DPRD Natuna Rusdi melalui Sekretaris DPRD Natuna Edi Priyoto Zaman menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap substansi LKPJ Bupati Tahun 2025.
“Setelah melalui hasil pembahasan dan pendalaman Panitia Khusus DPRD terhadap substansi LKPJ Bupati Tahun 2025, seluruh tahapan telah selesai dilakukan,” ujar Edi Priyoto Zaman menyampaikan keterangan Ketua DPRD.
Dalam rekomendasi tersebut, DPRD menyoroti masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan provinsi. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pembangunan daerah perbatasan seperti Natuna.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
“Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain persoalan PAD, DPRD Natuna juga memberikan sejumlah catatan strategis terkait efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar program pembangunan berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Sejumlah sektor prioritas turut menjadi perhatian DPRD, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor perikanan dan pariwisata, pengembangan UMKM, ketenagakerjaan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta adanya peningkatan koordinasi antar-OPD serta evaluasi kinerja yang objektif dan akuntabel guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Natuna.
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tersebut diharapkan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.
Momentum ini juga menjadi simbol penguatan kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan Natuna sebagai daerah perbatasan strategis Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing nasional.(Kalit)
