Potretnusantara.id,Natuna –
Pemerintah Kabupaten Natuna menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Natuna, Senin (27/10/2025). Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Natuna Rusdi, didampingi Wakil Ketua II Wan Aris Munandar. Hadir juga Wakil Bupati Natuna Jarmin SE yang mewakili Bupati Natuna Cen Sui Lan, unsur Forkopimda, pejabat TNI-Polri, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Natuna.
Dalam pidatonya, Bupati Natuna melalui Wakil Bupati Jarmin menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan fiskal nasional dan rencana kerja pemerintah pusat.
“RAPBD 2026 diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah,” kata Jarmin saat membacakan pidato pengantar Bupati Natuna.
Ia menegaskan, Natuna sebagai daerah strategis di perbatasan utara NKRI memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan pengembangan ekonomi maritim.
Dalam penyampaiannya, Bupati Natuna mengungkapkan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi tantangan tersendiri bagi Natuna. Karena itu, pemerintah daerah akan fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja.
“Penurunan DBH menjadi momentum bagi Natuna untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan efisiensi program, dan mengoptimalkan aset daerah,” jelasnya.
RAPBD Natuna 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,048 triliun.
Rinciannya, PAD ditargetkan Rp123,39 miliar, pendapatan transfer Rp912,72 miliar, dan SILPA sekitar Rp5 miliar.
Belanja daerah juga direncanakan sebesar Rp1,048 triliun, dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“Alokasi pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah, diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Sementara belanja kesehatan akan difokuskan pada peningkatan layanan dan iuran BPJS bagi masyarakat,” ujar Jarmin.
Bupati menegaskan, RAPBD 2026 disusun secara realistis dan berimbang. Arah pembangunan tetap fokus pada penguatan ekonomi maritim, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pelayanan dasar dan memperkuat infrastruktur konektivitas antarpulau,” kata Bupati dalam pidatonya.
Setelah penyampaian Nota Keuangan, dokumen Ranperda APBD 2026 diserahkan secara resmi kepada DPRD Natuna untuk dibahas lebih lanjut.
Ketua DPRD Natuna Rusdi menutup rapat dengan apresiasi atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
“Ranperda APBD 2026 akan segera dibahas bersama agar dapat ditetapkan menjadi Perda,” ujar Rusdi sambil mengetuk palu tiga kali.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan selesai sekitar pukul 09.38 WIB dalam situasi aman dan kondusif.(Kalit)
