DOLOKSANGGUL,Potretnusantara.id – Masyarakat Dolok Sanggul nyatakan kekecewaan atas pembelian mobil dinas Bupati seharaga 2,6 miliar dimasa pandemi, kekecewaan ini terlihat dengan petisi tanda tangan diatas kain putih sepanjang 100 meter yang mencapai 3 ribu tanda tangan. Rabu (18/8).
Hingga saat ini, penolakan terhadap pembelian mobil dinas mewah Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan masih terus bergulir.
Sekelompok pemerhati sosial masyarakat setempat memajang kain putih sepanjang 100 meter di simpang 4 Kota Doloksanggul berisi tanda tangang dan kritikan atas pembelian mobil mewah tersebut.
Menurut Tota Simamora, seorang pemerhati sosial masyarakat menyebutkan aksi yang mereka lakukan itu sebagai bentuk kritikan terhadap DPRD Humbahas yang menyetujui pembelian mobil mewah Bupati dan wakil Bupati senilai Rp 2.600.000.000,- lebih dimasa pandemi Covid 19 saat ini.
Menurutnya anggaran sebesar itu jelas-jelas telah menghamburkan uang negara dan mencerminkan moralitas yang sudah terdegradasi. Parahnya lagi, kata Tota hal ini juga disetujui para wakil rakyat yang duduk di DPRD.
“Aksi ini, spontan kami buat atas mengguritanya perilaku tidak wajar serta berfoya-foya para pemimpin dan pejabat dengan menyedot anggaran negara yang sangat besar. Padahal kita tahu bersama ditengah ekonomi warga sedang sulit dampak dari Pandemi Covid19,” kata Tota Simamora, pemerhati sosial masyarakat.
Ditanya soal jumlah tandatangan yang mereka butuhkan dalam petisi itu, dengan tegas Tota menyebut sebanyak mungkin.
“Target, sebanyak banyaknya. Namun untuk saat ini sudah diatas 3 ribu tanda tangan,” terangnya.
Dia juga menjelaskan ditengah penandatanganan petisi tersebut, pihaknya juga melakukan pembagian masker kepada setiap warga yang melintas di tempat digelarnya petisi tanda tangan.
Menurutnya, petisi tanda tangan yang mereka kumpul itu kemudian akan diserahkan ke Pimpinan DPRD setempat lantaran DPRD paling berkompeten menjawab apa urgensi sehingga menyetujui pembelian mobil mewah Bupati dan Wakil Bupati tersebut.
“Nanti petisi ini akan kami sampaikan ke Pimpinan DPRD, dengan harapan agar kedepan Pemerintah melalui DPRD lebih mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan foya foya,” ujarnya tanpa memberitahu kapan waktu penyerahannya.
Pantauan petisi (Aktivis) tandatangan kritikan pembelian mobil mewah Bupati dan Wakil Bupati itu mendapat respon dari warga sekitar.
“Kami salut buat anda, tetaplah kritis, rakyat ada dibelakang anda!,” ujar Rianto salah seorang yang ikut menanda tangani petisi tersebut.
Bahkan menurutnya, Bupati harus sensitif ditengah penderitaan rakyat saat ini, yang sedang dilanda pendemi Covid 19.
“Bupati harusnya sensitif, sangat sulit bagi rakyat mendapat uang sekarang. Itu sebabnya Presiden Jokowi memberikan bantuan langsung tunai untuk meringankan derita rakyat. Ironis memang, Bupati Humbahas tidak sensitif dengan keadaan, bukannya membantu rakyat malah membeli mobil mewah pakai uang rakyat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan masyarakat yang membubuhkan tandatangan diatas kain sepanjang 100 meter tersebut.
“Kami juga meminta dengan sangat hormat, kepada anggota DPRD Humbahas agar segera menggunakan haknya, secara proporsional, apakah angket, interplasi, atau hak bertanya tentang laporan pertanggung jawaban LPJ tahun 2020,”paparnya
Dikatakan, masyarakat juga berhak mengetahui kemana saja anggaran Kabupaten Humbasa tahun 2020.
“Kenapa anggota Dewan tidak tau. Apa kerjaan anda selama ini? Jangan- jangan anda sudah di “diamkan” oleh Bupati. Masa, Bupati membeli mobil mewah dimasa sulit, anda diam saja?,” uajarnya dengan nada kecewa.
Kemudian tambahnya, Pertanggungjawaban Bupati tentang refocusing anggaran di masa pandemi covid 19 hilang dari ingatan rakyat. Masyarakat ingin mengetahui seperti apa pemanfaatan anggaran itu,? dimana anggarannya sangat besar.
“Rakyat tidak tau kemana dana sebesar itu. Dimana DPRD Humbahas? Mengapa tidak diusut penggunaan anggaran itu? Tolong! Anggota DPRD yang terhormat, jangan bungkam dengan refocusing anggaran. Apa jangan2 anggota Dewan sudah masuk angin sehingga tidak mampu megawasi bupati?,”tambahnya.
Masyarakat saat ini sangat mengharapkan pihak pemrintah dan DPRD segera memberi pernyataan sehingga tidak menimbulkan pemikiran pemikiran negatif ditengah tengan masyarakat.
Sekedar untuk diketahahui, ditengah banyaknya program pembangunan yang lebih urgen tertunda karena terjadi refocusing anggaran membiayai penanganan pendemi Covid 19, Pemkab Humbahas tahun ini malah menyedot APBD Rp2,6M untuk belanja mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati.
Hingga berita ini dipublis belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD dan Pihak eksekitif.
r










