Potretnusantara.id, Natuna — Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Natuna yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Natuna. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kordinasi Pemerintah Desa bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Sekda Natuna Boy Wijarnako, dan Kadis DPMD Suhardi, di Natuna Food, Selasa, 28 Mei 2025.
Ketua Koordinator APDESI Natuna, Zapridin, menegaskan bahwa meskipun banyak isu beredar di media sosial, para kepala desa tetap solid mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Cen Sui Lan dan Wakilnya Jarmin.
“Kami tetap mendukung program pemerintah daerah meskipun ada isu-isu liar di luar sana,” tegas Zapridin.
Koperasi Merah Putih Jadi Fokus, Infrastruktur dan Layanan Publik Disorot
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah implementasi program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto. Hampir seluruh desa di Natuna telah membentuk koperasi ini dan tengah mengupayakan legalitas notaris.
Namun, berbagai permasalahan juga disampaikan para kades kepada pemerintah daerah. Di antaranya:
Listrik yang belum menyala 24 jam di Kecamatan Pulau Panjang,
Jaringan sinyal yang lemah di Midai, Sebadai Ulu, dan daerah lain,
Air bersih dan pengelolaan sampah yang belum maksimal, salah satu di Kecamatan Pulau Tiga
Infrastruktur jalan sempit di Selading yang membahayakan pengguna jalan,
Harga jual batu granit yang terlalu murah sehingga berisiko saat audit proyek desa,
Dampak kapal cumi terhadap nelayan lokal di Kecamatan Seluan,
Turunnya harga cabai yang merugikan petani di Batubi,
Minimnya bantuan penanganan kebakaran lahan dan kecilnya kantor desa di Bunguran Selatan.
Polemik Dana Bagi Hasil dan Tambang Pasir Kuarsa
Kepala Desa Teluk Buton, Doni Boy, menyampaikan bahwa telah ada 10 kapal tongkang pengangkut pasir kuarsa, namun desa belum menerima dana bagi hasil. Pemerintah daerah menyanggah informasi tersebut, menyatakan bahwa berdasarkan catatan resmi, baru dua kapal yang tercatat.
Isu pembangunan Jetty (JT) di Klarik juga masih menggantung. Masyarakat desa belum mendapat informasi resmi terkait rencana dua pelabuhan pengangkut pasir kuarsa.
Permintaan Tambahan Operasional dan Bantuan Hukum
Para kades juga meminta:
Tambahan biaya operasional, yang saat ini hanya sekitar Rp 3 juta per bulan dan dinilai tidak mencukupi,
Bantuan pendampingan hukum bagi perangkat desa yang tersangkut masalah hukum,
Percepatan pencairan dana ADD, yang dijanjikan akan disalurkan sebelum Idul Adha.
Sekda Natuna, Boy Wijarnako, menanggapi langsung berbagai keluhan. Ia menyatakan:
“Pemerintah akan bantu pembuatan akta koperasi di bawah Rp 2,5 juta. Terkait sinyal, kami sudah berkoordinasi dengan Menkopolhukam dan para provider akan dilibatkan dalam Zoom meeting nasional.”
Boy juga menegaskan bahwa dana bagi hasil akan dibagikan secara merata ke seluruh desa, bukan hanya kepada desa penghasil.
Cen Sui Lan: Komitmen Tuntaskan Masalah Listrik, Jalan, dan Sampah
Bupati Cen Sui Lan menegaskan komitmennya menuntaskan persoalan yang diangkat para kades. Ia menjanjikan:
Penyelesaian listrik 24 jam di Pulau Panjang tahun ini,
Pembangunan pengaman ombak tahun depan,
Jalan Selading akan mulai dibangun pada 2026,
Peningkatan potensi Desa Kadur sebagai desa nelayan dengan dukungan Jepang dan KKP,
Pembangunan sistem pengolahan sampah mandiri,
Koordinasi dengan Pemprov Kepri terkait harga batu granit.
Soal bantuan hukum, Cen mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan menghindari praktik ilegal:
“Jangan ada data fiktif, jangan main judi online, dan jangan tambah istri,” tegasnya.
Tanggapan Terkait Isu Nasional dan Daerah
Menanggapi isu tidak masuknya kapal Hongkong ke Natuna, Cen menjelaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Pemda maupun Pemprov:
“Itu dampak dari perang dagang global, bukan masalah lokal,” jelasnya.
Terkait pemberhentian Ketua BPD, ia meminta agar Kades Kelanga segera menghadap minggu depan untuk membahas juklak yang jelas.
Penulis kalit
