Karimun, Potretnusantara.id – Ketua DPC PROJO Karimun Wisnu Hidayatullah mengapresiasi kinerja Bawaslu Kabupaten Karimun selama Pemilu 2024. Terlebih dalam hal mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berkordinasi intens dengan Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Namun, Wisnu melihat saat ini menjelang momentum Pilkada serentak, Bawaslu harus lebih memperketat pengawasan. Pasalnya, Bawaslu menyampaikan pelanggaran netralitas ASN menjadi pelanggaran yang cukup tinggi dan rawan dalam Pemilu 2024.
Wisnu menyampaikan netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat.
“ASN harus netral dan itu tegas dan jelas, kalau ada yang main mata berani melanggar berarti siap menerima resiko,” ujar Wisnu kepada Potretnusantara.id, Rabu, (25/9/2024).
Wisnu menegaskan untuk pengawasan kampanye perlu perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu, DPC PROJO Karimun menyiapkan mata dan telinga untuk mengawasi.
“Jadi, ASN dalam Pilkada mengerti posisi dirinya. Boleh memilih namun tidak boleh berkampanye,” tegasnya.
Masih kata dia, Netralitas ASN adalah untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan salah satu pihak, netralitas ASN ini penting untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, serta melindungi kepentingan publik.
Hal itu sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dijelaskan di Pasal 2, jika setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
DPC PROJO Karimun juga meminta Pj. Bupati Karimun Anwar Hasyim harus bisa mengawasi setiap ASN yang ada di Kabupaten Karimun, dan kami akan mengingatkan jika ada pelanggaran.
“Kami sudah mendapatkan laporan bahwa ada tekanan dari atasan terhadap camat, lurah sampe ke RW dan RT, ini akan kami tindak lanjuti”. tutup Wisnu. (Ery)
