OPINI-Keteladanan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain.
Keteladanan ini sesungguhnya sangat mulia apalagi khusus bagi mereka orang-orang yang dituakan, dihormati dan diteladani sehingga menjadi panutan untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di masyarakat.
Namun konteks keteladanan ini seolah menjadi “barang usang” yang dijadikan menjadi alat atau dagangan sehingga melupakan kodrat kekeluargaan yang sebelumnya telah terjalin dan terjaga dengan baik.
Momentum ini akan menjadi ujian terberat dan terbesar terhadap adap serta prilaku seseorang dalam sikap maupun dukungan pada perhelatan politik. Kepribadian dan adap ini akan terlihat secara terang apa dan bagaimana sesungguhnya seseorang tersebut sebagai tauladan apa tidak.
Adrison, S.H. salah satu praktisi politik yang sekalis jadi pengacara di Karimun pernah mengatakan “Adap dan ahklak itu penting, bila kita memiliki ini baru kita pantas untuk menjadi tauladan,”.
Ada orang menganggab dirinya teladan sehingga merasa lebih pantas untuk menentukan siapa yang pantas untuk didukung atau mencoba mengarahkan melalui ketauladanannya kepada orang lain.
Dalam buah pemikiran sederhana dengan pertanyaan yang sederhana, jika saya menghianati seseorang apakah saya memiliki adab? atau pantaskan saya menjadi tauladan?.
Memang politik itu dimanamis, namun dinamis bukan mejadi sebuah landasan untuk menghilangkan adap. Contoh kongkrit, ketika kita menjadi sebuah pasangan calon dan kemudian berhasil kepada tujuannya, namun setelah kemudian ada perhelatan yang memaksa untuk tidak berpasangan, apakah kita harus saling memburukkan?.
Sulit dipungkiri namun ini akan mejadi pemandangan saat perhelatan pemilihan Presiden, Pemilihan DPR atau pada pemilihan Kepala Daerah seperti saat ini dimana cukup banyak sikap atas perilaku dari tokoh masyarakat yang menggadaikan ketauladanannya sehingga menimbulkan kontroversial di masyarakat bahkan hingga perpecahan.
Sejatinya, tauladan haruslah menjadi panutan dengan sikap yang tepat dihadapan masyarakat. Jangan meletakkan diri karena kepentingan pribadinya menjadi menghalalkan segala cara, namun hendaknya perbuatan atau perilaku haruslah melihat kepentingan yang lebih besar dari berbagai faktor yang lebih luas.
Sebagai tauladan juga tidak mempertontonkan sikap dukungan yang “loncat-loncat”, tentu dengan sikap seperti ini dapat disimpulkan bahwa ketauladanan telah dimamfaatkan dengan menggadaikan adap dan ahlaknya atas kehausan pujian diri atau kepentingan diri lainnya.
Hendaklah politik pilkada menjadi pesta rakyat yang demokratis, ber-adap serta berbudi luhur dengan memberikan kesempatan seluas-luaskan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Para pemangku kepentingan hendaknya menjadi tauladan di masyarakat dengan tidak menciptakan atau memposisikan diri sebagai penentu dengan demikian masyarakat akan berfikir jernih dan tidak multitafsir.
redaksi
