Natuna, Potretnusantara.id – Proyek pembangunan Sistem Peringatan Dini milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berdiri megah di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, ternyata menyimpan kisah pilu di balik tembok beton dan cat barunya.
Di balik angka anggaran fantastis sebesar Rp.23 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, ada suara jeritan pelaku usaha lokal yang kini tercekik utang.
Totok, seorang warga Natuna sekaligus penyedia material proyek tersebut, menjadi salah satu korban yang hingga kini belum menerima pelunasan pembayaran dari kontraktor pelaksana, PT Toleransi Aceh.
“Hutangnya belum dibayar lunas. Mereka (kontraktor) seperti anggap semua baik-baik saja, padahal kami di sini yang jadi korban,” keluh Totok kepada Potretnusantara.id. Kamis (19/06/25).
Yang lebih menyakitkan, setelah dilakukan mediasi dan kontraktor menyatakan akan melunasi sisa pembayaran, sudah dua bulan lebih, janji tinggal janji.
“Kami nggak minta lebih. Sederhana saja: kapan mereka mau bayar lunas?,” tegasnya.
Kini, Totok berada di bawah tekanan hebat. Para pemilik toko bangunan lokal mulai menagih utang atas material yang ia salurkan ke proyek Bakamla. Reputasinya sebagai supplier lokal yang selama ini dipercaya pun mulai terancam.
Proyek yang sejatinya menjadi simbol kehadiran negara dan penguatan pertahanan di wilayah perbatasan itu, justru meninggalkan luka bagi warganya sendiri.
Ironisnya, proyek strategis bernilai miliaran rupiah yang dikerjakan atas nama keamanan negara, justru menyisakan kekacauan dalam sistem pembayaran. Ketika anggaran besar turun dari pusat, tapi tak berdampak nyata bagi pelaku usaha lokal, maka muncul pertanyaan: di mana pengawasan negara?
Upaya konfirmasi kepada perwakilan PT Toleransi Aceh, Dicky, telah dilakukan oleh Potretnusantara.id. Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan. (Kalit).
Editor : Din
