KARIMUN, Potretnusantara.id-Ratusan Pegawai yang tergabung dalam aksi demonstrasi menuntut hak-hak mereka yang hingga saat ini belum direalisasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Karimun.
Tuntutan ini disampaikan seperti Sisa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara yang hingga saat ini sudah memasuki bulan ke lima pembayarannya tidak kunjung jelas.
Baca Juga
“Ini sudah lima bulan bang, masih abu-abu ini terkait TPP,”kata selalh satu ASN yang enggan namanya dipublikasi. Rabu (8/1).
Dia mengatakan, banyak pengawai yang sudah ketergantungan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini sudah berjalan.
Sehingga katanya, dengan tidak dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadikan pegawai merasa kurang gizi dan bahkan tidak tertolong lagi.
“TPP ini sudah ibarat nyawa kami pak, soalnya rata-rata SK sudah pada sekolah semua jadi memang TPP inilah harapan kami terakhir,”katanya memelas.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun, Dwiyandri Kurniawan dalam sela mediasi bersama pendemo menjelaskan terkait TPP yang belum dibayarkan jika diakumulasikan nilainya mencapai Rp 40 miliar.
Pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Kemendagri dimana nantinya TPP 2024 akan diakumulasikan dengan TPP 2025.
“Kita akan koordinasi dulu, apakah nantinya sesuai aturan dapat dilakukan atau tidak,”katanya.
Dia juga menambahkan bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah nantinya untuk TPP ditahun Anggaran 2025 mengalami penurunan.
“TPP tahun ini turun sekitar 40%, dimana ditahun 2024 mencapai Rp 190 miliar sedangkan untuk tahun ini sekira 90-100 miliar saja,”tambahnya.
ery
