Solok, Potretnusantara.id – Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI memimpin kegiatan Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. turut hadir Sekda Kabupaten Solok, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Solok menyampaikan bahwa pengembalian kewenangan terkait TKD oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
“Ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja secara maksimal, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati.
Bupati juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang selama ini menjadi perhatian dan kritik masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap kondisi jalan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan.
Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan memberikan pendampingan kepada ASN yang menghadapi persoalan hukum apabila terbukti tidak bersalah. Namun, apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka proses hukum harus tetap dihormati dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Kalau benar akan kita bela, tetapi kalau salah kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Saya mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab,” ujar Bupati.
Di akhir arahannya, Bupati meminta seluruh kepala OPD untuk terus menjaga semangat kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan diminta untuk dilaporkan secara berkala kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI menegaskan pentingnya pelaporan realisasi pengelolaan TKD secara berkala. Ia meminta setiap OPD menyampaikan perkembangan realisasi setiap minggu sehingga pelaksanaan program dapat terus dipantau dan dievaluasi.
“Terkait TKD, kami minta setiap minggu dilaporkan realisasinya agar dapat diketahui progres pelaksanaannya dan segera dicarikan solusi apabila terdapat kendala,” kata Wakil Bupati.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan data kondisi jalan Kabupaten Solok. Saat ini, sekitar 41 persen jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak berat, 7,44 persen mengalami rusak sedang, dan diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk menuntaskan perbaikan seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan jalan pada ruas-ruas strategis yang menjadi jalur utama masyarakat serta kawasan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Yp)
