SUMEDANG, Potretnusantara.id-Bencana longsor yang melanda Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada Sabtu (9/1) lalu, menyebabkan puluhan rumah rusak dan korban jiwa.
Berdasarkan hal tersebut, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi longsor guna melihat langsung kondisi dan dampak yang terjadi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suyatman, dalam paparannya mengatakan menurut data BPBD Kabupaten Sumedang per tanggal 15 Januari 2021, kejadian longsor tersebut berdampak pada korban jiwa dan materil.
“Hingga hari ini 15 Januari, korban tertimbun longsor diperkirakan 40 orang, 24 orang diantaranya sudah ditemukan dan 16 orang masih dalam pencarian. Luka berat 3 orang, luka ringan 22 orang dan diperkirakan warga yang terdampak sejumlah 1.003 jiwa / 267 KK. Sedangkan rumah yang tertimbun 20 unit, rumah rusak berat 5 unit, rumah rusak ringan dan terancam 51 unit,” ucap Herman saat menerima perwakilan Komisi VIII DPR RI dan BNPB di pos komando SMAN 1 Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (15/1).
Lebih lanjut ia menyampaikan akan segera merelokasi warga terdampak sesuai dengan arahan kepala BNPB Doni Monardo beberapa waktu lalu.
“Pemda akan melakukan relokasi permanen bagi masyarakat terdampak dan terancam longsor, dan kami sedang melakukan persiapan untuk lokasi yang ditentukan,” tutur Herman.
Sementara itu wakil bupati Sumedang Erwan Setiawan menegaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat dengan memasang sistem peringatan dini untuk meminimalisir dampak longsor yang akan terjadi kedepannya dan akan mengevaluasi seluruh izin pembangunan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi longsor.
“Early Warning System (sistem peringatan dini) telah kami pasang di lokasi untuk memberikan tanda dan mengurangi dampak yang akan terjadi. Selain itu kami akan melakukan moratorium dan evaluasi seluruh izin pembangunan atau pengembangan di lokasi rawan longsor baik yang belum diberikan izin maupun bagi yang sudah memiliki izin,” ujar Erwan.
DPR RI Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana
Pada kesempatan yang sama wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan, mengatakan Komisi VIII membidangi kebencanaan, oleh karena itu akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia, salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.
“Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan,” kata Ace.
Seperti longsor yang terjadi di Sumedang ini, daerah temopat terjadinya bencana longsor merupakan daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.
“Daerah itu dijadikam pemukiman penduduk yang cukup padat, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan. TIdak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana,” lanjut Ace.
Ace menambahkan, turut berduka atas kejadian ini dan mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh stakeholder yang ikut melakukan penanganan longsor Sumedang.
“Komisi VIII turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian ini, selain itu kami ucapan terima kasih kepada tim sar, TNI/POLRI, relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan longsor yang begitu aktif melakukan pencarian korban dari awal,” kata Ace.
BNPB Dukung Pemda Untuk Relokasi Warga Terdampak
Kemudian Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB akan terus mendukung proses penanggulangan bencana longsor, termasuk menyiapkan dukungan untuk relokasi bagi warga.
“Pemerintah pusat akan memberikan dukungan relokasi bagi masyarakat terdampak, untuk lokasi yang menentukan dari pemerintah daerah,” jelas Harmensyah.
Dalam rangka melakukan pencegahan longsor, perlu adanya bantuan alam, pada kesempatan ini BNPB memberikan ribuan bibit pohon guna ditanam dilokasi yang rawan longsor.
“Permasalahan lingkungan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan, drainase yang buruk mengakibatkan air akan menguap dari saluran dan berdampak kepada tanah disekitarnya, jika tanah tidak ditanami pohon-pohon berakar kuat makan tanah akan mudah terbawa aliran air dan terjadi longsor,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini BNPB dan Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang berupa ribuan bibit pohon seperti pohon Sukun 500 buah, pohon Aren 500 buah, pohon Alpukat 350 buah, pohon Mahoni 1.500 buah dan Vetiver 5.000.
Selain itu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 diberikan juga dukungan berupa Mesin PCR 1unit, Mesin RNA 1 unit, PCR Test 5.000 buah, RNA Test 5.008 buah, VTM Test 5.000 buah, Swab Antigen Test 5.000 buah, Mie Sago 100 karton dan masker kain 1.600 buah, serta tambahan dana siap pakai sejumlah 99 juta rupiah.
Pada kegiatan ini perwakilan Komisi VIII dan BNPB meninjau pos komando SMAN 1 Cimanggung dan meninjau lokasi kejadian longsor serta melakukan penanaman bibit pohon.
sumber/Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
