Karimun, Potretnusantara.id – Puluhan pengemudi kendaraan niaga di Kabupaten Karimun terhambat mengisi bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Jalan Poros, tepatnya Jalan Sudirman Poros, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Karimun, pada Rabu (22/7/2026) lalu.
Kendala yang dialami diduga bersumber dari kesalahan data pada sistem verifikasi pembelian berbasis kode batang (barcode) milik Pertamina.
Arif Siregar, Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia atau Apmikimmdo Kabupaten Karimun, menyampaikan keluhan ini kepada awak media, Kamis (24/7/2026). Menurutnya, kejadian ini merugikan para pelaku usaha yang mengandalkan kendaraan sebagai sumber mata pencaharian.
“Kemarin puluhan truk mulai dari truk tangki air, pengangkut tanah, pasir, hingga kendaraan pikap tidak bisa melangsungkan pembelian solar subsidi. Padahal kami sudah datang dan mengantre sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, seluruh pengemudi telah mematuhi ketentuan pembelian menggunakan barcode. Namun saat dipindai, sistem justru menampilkan peringatan bahwa kendaraan tersebut sudah melakukan pembelian sebanyak tiga kali dalam sehari. Padahal faktanya, sepanjang hari itu para pengemudi belum sama sekali membeli solar subsidi.
“Kami bahkan sudah disiplin mengikuti aturan petugas, di mana jika sudah membeli dua kali di lokasi tersebut, kami tidak akan kembali lagi. Namun sistem memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan. Mustahil kami sudah beli tiga kali padahal belum sama sekali mengisi,” tegasnya.
Pihak pengelola SPBU sendiri mengakui adanya dugaan gangguan pada sistem pusat. Arif menambahkan, jika kendala hanya dialami satu atau dua kendaraan, mungkin masih bisa dimaklumi sebagai kerusakan perangkat pribadi. Namun karena puluhan kendaraan mengalami hal yang persis sama, hal ini diyakini merupakan kesalahan pada sistem terpadu Pertamina.
“Kendaraan-kendaraan ini adalah tumpuan hidup kami. Jika tidak bisa beroperasi, berarti rezeki keluarga terhenti seketika. Jika dibiarkan, gangguan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan langsung mengancam kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di Karimun,” ucap Arif.
Pihaknya meminta Pertamina segera menelusuri penyebab gangguan ini, memperbaiki kesalahan data, serta memastikan sistem kembali berjalan normal agar kelancaran distribusi dan aktivitas perekonomian masyarakat yang sudah taat aturan tidak terus-menerus terganggu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan pihak Pertamina terkait kendala sistem tersebut. (Ery).
