LINGGA, Potretnusantara.id – Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lingga, Iman Arifandy mengecam keras adanya dugaan pelarangan Wartawan melakukan peliputan di KPU kabupaten lingga yang terkesan Alergi dengan Wartawan.
Iman menegaskan PWI lingga telah berkoordinasi dengan PWI Kepri dan PWI Pusat terkait hal tersebut, yang pada intinya siap memberikan bantuan hukum pada wartawan yang mengalami pengusiran oleh pihak KPU Lingga pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di Kantor KPU Lingga, ujarnya, Jumat (1/3/2024)
Baca Juga
’’Apabila diminta, PWI siap memberikan pendampingan sebab sikap menghalangi-halangi, mengusir, atau menutup akses terhadap wartawan yang hendak melakukan tugas-tugas jurnalistik adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik apalagi ini menyangkut kepentingan umum,” tegasnya.
Redaktur media Selingga.com ini juga mengecam pengusiran wartawan yang sedang melakukan peliputan sebab dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis mendapat perlindungan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.
“Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, kita sangat menyayangkan sikap dari KPU Lingga, padahal selama ini hubungan berjalan sangat baik,” tambahnya.
Terkait belum adanya tanggapan permasalahan pengusiran wartawan pada saat pleno terbuka rekapitulasi suara di Kantor KPU Lingga, Iman mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan langkah-langkah hukum. Hal ini agar tidak terjadi lagi adanya pengusiran wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan di bumi Bunda Tanah Melayu.
‘’Pengusiran yang terjadi ini masuk dalam kategori kekerasan yang dialami pers dan ini melanggar Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum, menghambat fungsi, tugas, dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan-undangan”. terang Iman. (Resky/tbn).
Editor : Din
