KARIMUN, Potretnusantara.id-Bupati Karimun, Aunur Rafiq akhirnya berhasil meyakinkan Pemerintahan Pusat untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing dan perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA) Sei Bati Kecamatan Tebing. Pusat akhirnya bersedia melanjutkan pembangunan kedua proyek tersebut dan ditargetkan siap pada akhir tahun 2021 dengan kucuran dana sebesar 300 milyar rupiah.
Rafiq mengatakan, kehadiran Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ke Kabupaten Karimun untuk meninjau secara langsung kondisi pelabuhan Malarko dan Bandara Raja Haji Abdulah (RHA) sebelum dilakukan pembangunan. Menteri dalam kesempatan ini mengatakan akan mengucurkan dana Rp 300 Miliyar untuk mewujudkan pembangunan kedua proyet tersebut.
“Untuk pelabuhan Malarko pemerintah pusat memberikan dana sebesar Rp200 Miliyar, sedangkan untuk perpanjangan landsan pacu Bandara udara Raja Haji Abdulah sebesar Rp100 Miliyar,”kata Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Sabtu (1/20) saat mendampingi Menteri Perhubungan di Karimun.
Dia menjelaskan permintaan pusat kepada daerah untuk melakukan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pengembangan, perluasan Pelabuhan Malarko dan Bandara Udara RHA. Rafiq meminta dukungan semua pihak agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, pembangunan Malarko diyakini dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi selama ini.
Diakatakan juga, dengan perluasan Bandara dan adanya pelabuhan Malarko menjadikan dunia investasi di Kabupaten Karimun akan semakin meningkat. Dengan demikian tentu peningkatan perekonomian di Kabupaten Karimun akan semakin baik yang berimbas kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
“Kita mengaharapkan dukungan semua pihak. Mulai dari masyarakat itu sendiri, dari tokoh-tokoh serta dari aparat kepolisian sehingga pembangunan ini dapat terwujud dengan baik,”harapnya
Sementara itu, Budi mengatakan komitment Presiden RI, Joko Widodo dalam melakukan pembangunan khususnya daerah- daerah terluar atau daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar mendapat prioritas untuk dilakukan pembangunan, dimana daerah perbatasan merupakan salah satu issu kondisi pembangunan bagi negara tetangga.
Budi Karya Sumadi mengakui potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun dari sektor industri, kelautan serta pariwisata sangatlah besar yang nantinya diyakini dapat sejajar dengan kondisi Batam saat ini.
“Saya diamanatkan oleh presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP) untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Tanjung Balai Karimun adalah daerah terluar yang sangat strategis berhadapan dengan negara lain (Singapura dan Malaysia). Oleh karenanya ini menjadi perhatian utama kami,”kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi usai meninjau kondisi Karimun
Budi menambahkan kesiapan pemerintah pusat untuk membantu dan menyelesaikan persoalan pembangunan pelabuhan malarko dan perpanjangan landasan pacu bandara udara Raja Haji Abdullah sei Bati hingga panjang mencapai 2000 meter agar pesawat Boeing 737 dapat mendarat. Budi menegaskan persoalan tersebut sudah harus selesai pembangunannya pada tahun 2021 nanti.
Dikatakan, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 75,2 Mx 60 M dan taxiway 70 Mx15 M. Sementara, untuk untuk pertumbuhan penumpang setiap tahunnya naik rata-rata 15-20 persen dalam lima tahun kebelakang.
“Kita akan kucurkan dana Rp100 miliar untuk mewujudkan pembangunan ini. Presiden akan meresmikannya secara langsung nanti,”kata Budi meyakinkan
Dalam kesempatan ini, Budi memerintahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun serta unsur FKD untuk membantu menyelesaikan persoalan lahan yang menyangkut pelebaran untuk perpanjangan badara RHA, Dia juga berpesan kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan tersebut.
Menhub menyatakan pengembangan Bandara dan Pelabuhan ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, mengingat Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu Kawasan Bebas Perdagangan.
“Pelabuhan Malarko yang saat ini masih dikelola oleh Kemenhub nantinya akan dikerjasamakan pengelolaanya dengan BUMD, dan swasta. Kita ketahui saat ini Pelabuhan Malarko sudah membangun Causeway sepanjang 800×6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya, nah untuk kelanjutannya pusat memberikan Rp200miliar untuk melanjutkan pembangunannya,”katanya.
edoreynaldi
Discussion about this post