Solok, Potretnusantara.id – Memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Solok terus memfokuskan langkah pada penguatan aspek teknis dan administrasi bantuan. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/01/2026), di Kantor BPBD Sumbar.
Pada acara koordinasi dari pemerintah daerah mewakili Bupati Solok, dihadiri oleh Wabup Solok H. Candra, S.H.I, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos beserta jajaran. Rombongan diterima Kalaksa BPBD Sumbar Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M, bersama Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab.
Wakil Bupati Solok menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
“Setelah masa tanggap darurat, tantangannya bukan lagi sekadar bantuan darurat, tetapi bagaimana memastikan pemulihan berjalan terencana. Banyak hal teknis yang kami bahas, terutama menyangkut data, angka, dan petunjuk teknis yang diminta pemerintah pusat,” ujar Wabup.
Menurutnya, validitas data menjadi faktor krusial agar pengajuan bantuan tidak terhambat di tingkat pusat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah. Ditambah lagi bahwa data pengusulan bantuan untuk daerah terdampak akan segera ditindaklanjuti oleh BAPPENAS.
Dari sisi provinsi, Kalaksa BPBD Sumbar Erasukma Munaf menyebutkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup huntap, tetapi juga rencana bantuan rumah ibadah terdampak, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya.
Ia juga menyoroti respon cepat pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Sumatera Barat, yang dinilainya tidak terlepas dari solidnya komunikasi antara pimpinan daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat di ranah dan rantau.
“Koordinasi dan kebersamaan menjadi kekuatan kita di Sumatera Barat. Ini yang membuat proses penanganan bencana lebih cepat dan respon pusat juga cepat, karena laporan dan komunikasi berjalan dengan baik,” kata Erasukma.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak, terutama dalam menyiapkan data teknis dan proposal bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sinkronisasi antar OPD mutlak diperlukan agar proses rehab rekon bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk menindaklanjuti pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB, sekaligus memastikan daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan.
“Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam fase pascabencana. Tidak hanya untuk mempercepat bantuan, tetapi juga untuk membangun kesepahaman agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (Y)
