Padang Panjang, Potretnusantara.id — Rencana study tour SMAN 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok, ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Padang Panjang pada Rabu (20/5/2026) kian menuai sorotan tajam. Kegiatan yang dibungkus sebagai program edukatif itu kini mengarah pada dugaan persoalan serius, mulai dari potensi pungutan terhadap siswa hingga lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMAN 1 Guntal, Martin, belum memberikan klarifikasi terkait sejumlah pertanyaan krusial. Pernyataan yang menyebutkan bahwa sekolah telah mengajukan surat permohonan izin dinilai tidak cukup menjawab persoalan utama: apakah kegiatan ini telah melalui prosedur yang benar dan mendapat pengawasan dari Cabang Dinas Pendidikan.
Sikap bungkam pihak sekolah terkait dugaan pungutan menjadi sorotan utama. Tidak ada penjelasan mengenai sumber pembiayaan, besaran biaya yang dibebankan kepada siswa, maupun dasar hukum penarikan dana. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik yang tidak transparan dalam pelaksanaan kegiatan.
Sejumlah pihak menilai, jika benar terdapat pungutan tanpa mekanisme yang jelas dan tanpa pengawasan ketat dari dinas, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar soal kegiatan siswa. Ini menyangkut tata kelola dan integritas lembaga pendidikan. Kalau dibiarkan, praktik seperti ini bisa menjadi kebiasaan,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Sumatera Barat.
Sorotan juga mengarah pada peran Dinas Pendidikan yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas. Publik mempertanyakan, apakah dinas telah melakukan pengawasan aktif atau justru membiarkan kegiatan berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Di sisi lain, aspek keselamatan siswa dinilai belum menjadi perhatian utama.
Yudi, seorang pengamat, mengingatkan bahwa kegiatan perjalanan luar sekolah memiliki risiko tinggi jika tidak direncanakan secara ketat. Ia menyinggung insiden kecelakaan tunggal yang belum lama ini dialami Wakil Gubernur sebagai pengingat nyata akan bahaya di jalan.
“Kalau pejabat saja bisa mengalami kecelakaan, apalagi rombongan siswa. Pertanyaannya, apa langkah konkret sekolah untuk menjamin keselamatan? Sampai sekarang tidak jelas,” tegasnya.
Menurutnya, ketiadaan keterbukaan terkait standar keselamatan, transportasi yang digunakan, hingga kesiapan mitigasi risiko menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan ini patut dipertanyakan secara serius.
Situasi ini tidak hanya menyeret nama SMAN 1 Guntal ke dalam sorotan, tetapi juga menguji komitmen Dinas Pendidikan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika tidak ada langkah tegas dan transparan dalam waktu dekat, maka bukan tidak mungkin kasus ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola kegiatan sekolah di daerah.
Publik kini menunggu jawaban, bukan sekadar klarifikasi normatif, tetapi penjelasan terbuka dan tindakan nyata. Tanpa itu, dugaan pelanggaran dan lemahnya pengawasan akan terus menjadi bayang-bayang dalam dunia pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan keselamatan siswa.(p)
