Karimun, Potretnusantara.id – Ketua DPP Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) Mardana Surya Karma soroti penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Beras jelang Pilkada oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad di Karimun beberapa waktu lalu.
“Untuk diketahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sudah menyarankan agar menyetop penyaluran bansos menjelang Pilkada 2024. Nah ini kan bisa saja dianggap sebagai politisasi bansos,” ucapnya kepada Media ini. Jumat (06/09/24) malam.
Ia juga menyebutkan kalau bukan politisasi bansos kenapa ada foto pak Ansar Ahmad saja sebagai Gubernur Kepri, sedangkan Wakil Gubernur nya Ibu Marlin Agustina tidak ada.
“Ditambah lagi pembagian bansos beras ini dilaksanakan di tengah perhelatan Pilkada yang mana Pak Ansar juga pesertanya,” sebut Surya sapaan akrabnya.
Masih Kata Surya, sejatinya KPK mendukung penuh setiap program baik dari pemerintah, namun apabila dalam program tersebut ada unsur kecurangan, apalagi memanfaatkan program pemerintah demi menguntungkan salah satu calon kepala daerah petahana, pihaknya sangat menentang keras aktivitas tersebut.
“Karena program tersebut menggunakan anggaran APBD Provinsi, seharusnya dalam program tersebut jangan dibumbui dengan politisasi. Kami meminta Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu untuk segera melakukan tindakan konkrit terhadap kejadian itu, demi menjaga kondusifitas ditengah masyarakat karimun jangan sampai terjadi gesekan yang merusak kondusifitas masyarakat di masa pilkada ini”. tegasnya. (Din).
Editor : RD
