Karimun, Potretnusantara.id – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) keberatan terhadap dilanjutkannya 3 proyek strategis daerah yaitu pembangunan Gedung MPP, pembangunan Gerbang Coastal Area, dan pembangunan Dermaga VVIP.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Eri Januarddin usai mengikuti rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Ruang Rapat Balai Rong Sri DPRD Kabupaten Karimun. Senin, (5/5/2025).
“Kami minta kepada Bupati untuk mempertimbangkan kembali semua jenis program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD,” ujar Eri.
Eri berpendapat bahwa sebaiknya anggaran diutamakan lebih dulu untuk pembayaran kegiatan tunda bayar yang saat ini diaudit BPK berkisar 173 Miliar.
Menurutnya, akan jauh lebih baik untuk melanjutkan pembangunan dermaga dermaga lainnya yang dianggap lebih prioritas dengan pertimbangan menghasilkan Pendapatan Daerah.
“Contoh pembangunan dermaga Parit Rampak yang dibangun Dinas Perhubungan Provinsi Kepri butuh untuk dilanjutkan, agar waktu dan jumlah kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat lebih banyak dibandingkan saat ini hanya 1 (satu) unit kapal saja, serta perbaikan dermaga untuk kebutuhan mendesak masyarakat
hiterland,” bebernya.
Selanjutnya, fraksi partai NasDem juga meminta Bupati Karimun untuk meningkatkan investasi di daerah yang berimbas kepada ketersediaan lapangan pekerjaan. Terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD oleh Bupati Karimun harus dipastikan berjalan konsisten selama lima tahun masa pengabdian.
“Janji lapangan 5.000 pekerjaan, janji Kartu Sakti, Janji Internet di kampung-kampung, dan janji-janji lainnya yang disampaikan pada saat kampanye harus jelas serta terukur realisasi pada setiap tahunnya,” tegasnya.
Kemudian, fraksi partai NasDem juga meminta kepada Bupati Karimun memprioritaskan program pembangunan untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat terutama terkait dengan infrastruktur dasar seperti, jaminan kesehatan, pendidikan bagi penduduk miskin dan pemenuhan air bersih, terutama di permukiman pesisir pantai.
“Kita tidak ingin masih ada lagi penduduk kita yang apabila masuk ke UGD khawatir terhadap biaya yang dibutuhkan dan juga anak-anak Karimun yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya, dan tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat nelayan kita terhadap kebutuhan air bersih,” katanya.
Ia yakin dan percaya bila semua program yang disarankan kepada Bupati sebagaimana disampaikan maka jumlah penduduk miskin akan berkurang dengan sendirinya dan tentunya pertumbuhan perekonomian di daerah akan meningkat.
“Semoga saran dan pertimbangan yang kami sampaikan menjadi bahan evaluasi sebelum Ranwal RPJMD disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya. (Ery)
