ADVERTORIAL, Potretnusantara.id – Bupati Natuna, Wan Siswandi terus mengejar target untuk mewujudkan Natuna sebagai maritimnya juara menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Setelah 12 menteri, kini orang 1 di Natuna tersebut kembali bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, MPA, Kamis (17/3) di Jakarta.
Dalam keteranganya, Wan Siswandi, untuk membangun Natuna, harus bergerak cepat, anggaran pusat dari mengingat minimalnya APBD Natuna, di tambah lagi, Natuna terhubung langsung dengan beberapa negara tetangga Asean.
Apalagi Natuna memiliki luas wilayah yang berisi 98 persen laut, dan dua persen lagi daratan, serta memiliki kekayaan laut yang luar biasa banyak.
“Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara pembangunan NKRI, untuk itu tidak ada kata tidak bagi pemerintah pusat untuk mempercepat Natuna,” ungkap Wan Siswandi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wan Siswandi kepada Luhut Binsar Panjaitan, sebelum dirinya meminta beberapa pembangunan peningkatan infrastruktur dasar, seperti persediaan air bersih, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi.
“Hal ini kami sengaja desak ke pemerintah pusat, melalui pak menteri langsung agar percepatan pada lima pilar pembangunan di Natuna yang dicanangkan oleh bapak Presiden cepat terwujud. Presiden sudah mengintruksikan hal tersebut, kita pemerintah daerah seharusnya lebih kooperatif untuk menyambutnya,” terangnya kemudian.
Selain itu, Wan Siswandi juga berharap kepada pemerintah pusat agar wacana Natuna menjadi Kawasan Ekonomi Khusus menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
“Saya menilai wilayah Kepulauan Natuna sangat potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maritim. Sebab selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, sudah ada infrastruktur penunjang salah satunya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang berlokasi di Selat Lampa,” tulisnya.
optimistis, kawasan ekonomi khusus dapat mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna. Sebab bidang-bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nantinya terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pasar.
“Natuna memiliki potensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya sudah merambah pasar ekspor di mana datang pembeli langsung ke keramba -keramba pembudidaya,” tulisnya kemudian. ,” urainya.
hal ini, Luhut Binsar Panjaitan merespon dengan baik dan segera merapatkan hal ini dengan para menteri terkait. Selain Luhut, Wan Siswandi juga bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Sekjend Menteri Dalam Negeri Suhajar untuk memperkuat pengajuan tersebut serta mendorong nomor registrasi pemekaran kecamatan Pulau Panjang dan Seluan. target untuk mewujudkan Natuna sebagai maritimnya juara menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Setelah 12 menteri, kini orang 1 di Natuna tersebut kembali bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, MPA, Kamis (17/3) di Jakarta.
Dalam keteranganya, Wan Siswandi, untuk membangun Natuna, harus bergerak cepat, anggaran pusat dari mengingat minimalnya APBD Natuna, di tambah lagi, Natuna terhubung langsung dengan beberapa negara tetangga Asean.
Apalagi Natuna memiliki luas wilayah yang berisi 98 persen laut, dan dua persen lagi daratan, serta memiliki kekayaan laut yang luar biasa banyak.
“Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara pembangunan NKRI, untuk itu tidak ada kata tidak bagi pemerintah pusat untuk mempercepat Natuna,” ungkap Wan Siswandi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wan Siswandi kepada Luhut Binsar Panjaitan, sebelum dirinya meminta beberapa pembangunan peningkatan infrastruktur dasar, seperti persediaan air bersih, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi.
“Hal ini kami sengaja desak ke pemerintah pusat, melalui pak menteri langsung agar percepatan pada lima pilar pembangunan di Natuna yang dicanangkan oleh bapak Presiden cepat terwujud. Presiden sudah mengintruksikan hal tersebut, kita pemerintah daerah seharusnya lebih kooperatif untuk menyambutnya,” terangnya kemudian.
Selain itu, Wan Siswandi juga berharap kepada pemerintah pusat agar wacana Natuna menjadi Kawasan Ekonomi Khusus menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
“Saya menilai wilayah Kepulauan Natuna sangat potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maritim. Sebab selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, sudah ada infrastruktur penunjang salah satunya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang berlokasi di Selat Lampa,” tulisnya.
optimistis, kawasan ekonomi khusus dapat mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna. Sebab bidang-bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nantinya terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pasar.
“Natuna memiliki potensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya sudah merambah pasar ekspor di mana datang pembeli langsung ke keramba -keramba pembudidaya,” tulisnya kemudian. ,” urainya.
hal ini, Luhut Binsar Panjaitan merespon dengan baik dan segera merapatkan hal ini dengan para menteri terkait. Selain Luhut, Wan Siswandi juga bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Sekjend Menteri Dalam Negeri Suhajar untuk memperkuat pengajuan tersebut serta mendorong nomor registrasi pemekaran kecamatan Pulau Panjang dan Seluan.
Kalit
