MEDAN, Potret usantara.id – Keluhan Anggota DPRD Medan Fraksi PSI Erwin Siahaan, lantaran hasil reses yang dilakukan belum diakomodir dalam bentuk anggaran oleh Pemko Medan.
“Hasil reses kami tidak diakomodir ke dalam bentuk anggaran. Saya cukup heran di beberapa daerah, mereka punya dana aspirasi untuk mengerjakan hasil reses mereka. Namun, kami di Medan ini membawa hasil reses membawanya untuk dimasukkan ke SIPD. Terkait pengerjaan kapan dan berapa dananya itu tidak dikonfirmasi sama pihak pemko,” ungkap Erwin saat melakukan reses di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Rabu, (23/2/2022).
Anggota DPRD Medan Fraksi PSI Erwin Siahaan Heran saat melakukan reses di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Medan, Rabu (23/2/2022).
Sebelumnya, Erwin turut melakukan reses di tiga kelurahan untuk mendengar aspirasi masyarakat yang hingga saat ini belum terealisasikan.
Dari tiga reses yang saya laksanakan, ada beberapa permasalahan dari aspirasi warga yang sangat substansial yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik.
Banyaknya warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti pkh, BPJS baik itu bentuk bantuan lain yang warga belum mengerti cara mendapatkannya. Dan juga permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu kejahatan seperti begal, pencurian, dan maling kecil yang terjadi,” tuturnya.
Terkait hal ini, Erwin berharap agar turut dibantu oleh DPRD Medan untuk melakukan berkoordinasi kepada Pemko Medan
“Selaku wakil rakyat, saya memohon rekan pimpinan di DPRD Medan agar mau melakukan lobby politik agar setiap reses diakomodir dalam suatu bentuk anggaran yang mana periode lalu mereka mendapat dana reses sebesar Rp3 miliar untuk mengeksekusi hasil reses Medan,” tutur Erwin.
“Jadi dalam periode ini, kami diakomodir dalam bentuk anggaran agar kami bisa mengeksekusi hasil reses kami. Gimana hasil pekerjaan kami bisa dinilai,” lanjut Erwin.
Terkait hal ini, Erwin berharap agar dana reses yang ia lakukan dapat segera keluar untuk dapat membantu masyarakat dengan kebutuhan yang hingga saat ini belum tersalurkan.
“Setiap reses kita harusnya diakomodir dalam bentuk anggaran agar aspirasi masyarakat yang kita dengar langsung dari lapangan bisa langsung kita eksekusi ke depannya agar dapat terlihat kinerja kita sebagai anggota dewan,” pungkasnya.
Nurlince Hutabarat
