ASAHAN, Potretnusantara.id – Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam Rakor Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah 2022 di Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kediaman Dinas Gubernur, Jalan Jend Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (3/11/22).
Hadir dalam giat tersebut, Pangdam I/BB, Kajati Sumut, serta perwakilan unsur Forkopimda lainnya dan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut.
Dalam data yang Gubernur paparkan, diketahui sejak 10 tahun terakhir jumlah Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP beragam, naik dan sempat mengalami penurunan. Menurutnya, raihan 5 kali opini WTP berturut oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Utara bukan sesuatu yang perlu dimaknai secara berlebihan. Mengingat hal itu sudah berlangsung sejak 2012 lalu, dimana seharusnya menjadi bahan evaluasi selama hampir satu dekade untuk menyempurnakan laporan keuangan.
“Apalagi jika makna dari capaian itu prinsipnya adalah kewajaran. Dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya adalah menselaraskannya dengan implementasi dalam mensejahterakan masyarakat ehingga ada evaluasi dan membuat satu daerah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun,” ujar Gubernur
“Jadi kalau sudah rambu-rambu itu kita patuhi, kita jaga, tak akan kita ditangkap KPK. Pertama pengadaan barang dan jasa, kedua jangan jual beli jabatan, ketiga jangan gratifikasi, jangan suap dan jangan ada penggelembungan (anggaran). Kalau ini berjalan, semua kita mendapatkan WTP, paling tidak kita sudah pada jalurnya, baru nanti implementasinya kita jaga,” tambahnya
Selanjutnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho menyampaikan bahwa tema Rakor ini adalah ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Karenanya, melalui kegiatan tersebut pihaknya mengharapkan dapat membuka wawasan sekaligus pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja.
“Sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara. Sehingga penguatan secara akuntabilitas ini perlu secara berkesinambungan terus kita tingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan,” jelasnya.
Sementara, bagi Pemerintah Kabupaten Asahan capaian ini merupakan kali ke Lima bagi Kabupaten yang berada pesisir Selat Malaka tersebut berhasil mempertahankan Opini WTP tersebut secara berturut-turut sejak 2017. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Asahan H. Surya, B.Sc sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif, sehingga diperoleh hasil yang sangat memuaskan yakni opini WTP.
“Gapaian ini merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, terima kasih kepada seluruh pihak dan aparatur yang berperan aktif sehingga Pemkab Asahan memperoleh Opini WTP untuk yang ke lima kalinya secara berturut- turut. Saya berharap agar seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Asahan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan setiap program pembangunan dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku”. kata Surya usai menerima penghargaan. (Paimin).
