PALAS, Potretnusantara.id – Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, H. Ahmad Fauzan Nasution SQ.,SHi menjelaskan terkait adanya keluhan masyarakat terkait Dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Padang Lawas.
Ahmad menyarankan, agar masyarakat dapat langsung menyampaikan kepada pihaknya. Dengan demikian, jika ada perbedaan dapat segera dievaluasi.
“Kalau informasi itu benar tolong sampaikan ke kita Pak, kita akan evaluasi pendampingnya,”kata Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, H. Ahmad Fauzan. Jumat (17/9).
Ahmad Fauzan yang saat itu didampingi oleh Kabid Linjamsos Mawardhani Daulah, Korkab PKH Abdul Rasyid Daulay, Operator PKH Ali Imran Hasibuan dan Korda Sembako Qiroman Lubis mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat sudah sulit ekonomi, sehingga jika ditemukan hal yang merugikan harus segera dievaluasi.
“Kami masih terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Padang Lawas ini,”ujarnya.
Terkait anggota PKH dan KPM nya yang belum memiliki fasilitas kartu KIP dan KIP, Ahmad Fauzan Nasution mengakui permasalahan tersebut, dan akan menjadikan sebagi PR. Menurutnya hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antar lintas sektoral.
“Namun demikian kita akan berupaya agar anggota PKH yang sudah jelas terdata di DTKS menjadi prioritas untuk fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan,”katanya.
Abdul Rasyid Daulay selalu Korkab PKH Palas mengungkapkan penyebab dana PKH berkurang adalah kemungkinannya anggota keluarga KPM tidak tercantum di KK sehingga mengakibatkan anggota keluarga tersebut tidak tercover dalam pendataan dan bisa juga karena belum melakukan pemutahiran data.
“Jadi kalau tidak ada penyebab seperti itu namun dana PKH masih belum sesuai tolong segera laporkan ke pendampingnya, agar datanya dapat segera di perbaharui, bisa saja karena data KPM PKH belum di mutahirkan,” ujar Korkab Abdul Rasyid Daulay menjelaskan.
Sedangkan Terkait komponen yang dibantu, Ali Imran Hasibuan selalu Operator PKH menyebutkan bahwa dana PKH berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana tahun ini maksimal hanya 4 komponen yang diberikan.
“Misalnya didalam rumah ada anak SD 2, anak SMP 2, anak SMA 2, Balita, Lansia dan penyandang disabilitas, maka yang dapat ditampung maksimal 4 orang dan dalam tiap jenjang cuma 1 orang, dilihat dari yang paling tinggi besarannya, karena biaya yang dibutuhkan tentu juga semakin besar,” kata Ali Imran Hasibuan selalu Oprator PKH.
Sementara itu, Qiroman Lubis selalu Korda Sembako menjelaskan terkait PKH yang sudah hampir 1 tahun tidak dapat diambil berjanji akan secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak bank.
“secepatnya kita akan berkoordinasi dengan perbankan tersebut,”tegasnya.
rnainggolan
