potretnusantara.id, Natuna – Komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, di ruang rapat utama Kantor Bupati Natuna, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, Kasatgas Korsugah Uding Juharudin, Kasatgas Korsupdak Salemuddin Thalib, serta sejumlah pegawai KPK lainnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, unsur DPRD Natuna, Forkopimda, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK yang secara langsung menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Natuna.
“Kami bersyukur dan sangat senang dengan kedatangan Bapak-Ibu dari KPK. Kehadiran ini sangat berharga bagi kami,” ujar Cen Sui Lan mengawali rapat.
Ia juga meminta agar KPK dapat memberikan arahan serta penguatan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya pencegahan korupsi.
“Saya tidak memperpanjang pembicaraan. Kami ingin waktu lebih banyak diberikan kepada KPK untuk menyampaikan sosialisasi dan arahan bagi kami semua,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menegaskan bahwa kunjungan KPK ke Natuna bukan sekadar memberikan sosialisasi.
“Kami datang ke sini bukan hanya untuk memberikan arahan, tetapi untuk berdiskusi bersama Bapak-Ibu semua,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan berbagai persoalan terkait korupsi, langkah pencegahan, serta strategi pemberantasan korupsi di Indonesia maupun di daerah.
“Mudah-mudahan Natuna menjadi daerah yang semakin maju dan sejahtera dengan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berintegritas.
(Kalit)
