MEDAN, Potretnusantara.id — Maraknya bangunan Tanpa Surat Izin Membangun secara signifikan mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST pertanyakan kinerja dan fungsi petugas Ketentraman dan Keamanan (Trantib) di Kecamatan terkait pengawasan bangunan bermasalah. Buktinya banyak bangunan berdiri tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang berdampak kebocoran retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Haris Kelana Damanik ST kepada wartawan, Jumat (13/5/2022) menyikapi banyak bangunan berdiri melanggar a
turan dan tanpa SIMB.
Menurut Ketua Kpmisi Haris Kelana yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu, “Selain pentingnya pengawasan guna peningkatan PAD juga sangat penting pengawasan penataan lingkungan atau estetika kota,” tuturnya.
Karena menurut Haris,
“Akibat minimnya pengawasan penataan lingkungan banyak bangunan berdiri melanggar aturan yang berdampak banjir. Maraknya bangunan berdiri menutup saluran drainase yang akibatnya menimbulkan banjir. Hal itu kan tidak harus terjadi bila petugas trantib Kecamatan melakukan pengawasan yang bagus,” tandas Haris.
Haris menilai,
“Kinerja petugas Trantib di Kecamatan dan Kelurahan sangat lemah dan diduga “main mata” kepada setiap pemilik bangunan bermasalah,” tuturnya lagi.
Lebih jauh Haris menjelaskan
,“Tidak rahasia lagi selama ini bagi setiap yang mendirikan bangunan wajib memberikan upeti kepada petugas trantib,” ujar Haris.
Kata Haris, “Bukti lemahnya pengawasan pendirian bangunan banyak bangunan dirobohkan setelah hampir rampung. Itu bukti sejak mulai mendirikan bangunan, ada oknum yang sengaja memelihara bangunan bermasalah namun akhirnya terbongkar juga,” tegas Haris.
Kedepan, dia akan terus melakukan pengawasan kinerja petugas Trantib di Kecamatan di Kota Medan ini.
Nurlince Hutabarat
