Solok, Potretnusantara.id — Bencana tidak pernah datang dengan membawa pemberitahuan. Ia datang ketika masyarakat sedang menjalani kehidupan sehari-hari, dan dalam hitungan menit dapat mengubah sebuah kawasan menjadi medan penuh lumpur, batu, kayu dan material longsoran.
Itulah yang terjadi di Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam, 21 September 2026.
Hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hingga malam hari memicu longsoran di kawasan hulu Sungai Batang Laso. Material longsoran kemudian terbawa arus dan menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Kecamatan Gunung Talang, sekaligus berdampak ke permukiman masyarakat,Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak menjadi dua wilayah yang terdampak langsung.
Di tengah situasi yang demikian berat, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa banyak pernyataan yang disampaikan. Ukurannya jauh lebih sederhana, tetapi sekaligus lebih berat: seberapa cepat pemerintah hadir, seberapa terpadu seluruh kekuatan bekerja, dan seberapa jauh masyarakat yang menjadi korban mendapatkan pertolongan.
Pemerintah Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra kemudian mengerahkan penanganan bersama berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, PMI, hingga berbagai unsur pendukung lainnya.
Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026 tertanggal 22 September 2026.
Status awal tersebut berlaku selama 14 hari, 22 September sampai 5 Oktober 2026.dan diperpanjang sampai 12 oktober, BNPB juga mencatat bahwa fokus penanganan meliputi pencarian dan pertolongan, pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan wilayah terdampak, pemulihan akses dan fasilitas umum serta pelayanan pemerintahan.
DUA NYAWA HILANG, BELASAN WARGA TERLUKA
Bencana tersebut meninggalkan luka yang tidak mudah dilupakan.
Berdasarkan data penanganan yang menjadi bahan berita ini, dua orang meninggal dunia, yakni Daffi Arahman, 21 tahun, dan Agusra, 59 tahun.
Daffi Arahman ditemukan pada Selasa, 22 September 2026 sekitar pukul 14.16 WIB.
Sementara Agusra ditemukan pada Jumat, 25 September 2026 sekitar pukul 11.30 WIB.
Selain korban meninggal dunia, sejumlah warga mengalami luka ringan dan dua korban lainnya mengalami luka berat.
Korban luka berat adalah Muhammad Nur Zen, 56 tahun, ASN PPPK pada Bagian Umum Setda Kabupaten Solok, yang mengalami fraktur alat gerak bawah disertai perdarahan dan kemudian dirujuk ke Semen Padang Hospital.
Korban lainnya, Affan Alqadri, 26 tahun, mengalami cedera kepala dengan GCS 15, fraktur communited occipital dan subarachnoid hemorrhage atau perdarahan subarachnoid. Korban menjalani perawatan ICU dan dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Sejumlah korban luka ringan juga mendapatkan penanganan medis, baik rawat jalan maupun perawatan di ruang bedah RSUD Arosuka.
Dalam kondisi seperti ini, rumah sakit tidak sekadar menjadi tempat pelayanan kesehatan. Ia menjadi bagian penting dari rantai penyelamatan manusia.
Hal itu juga menjadi perhatian pemerintah pusat ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau RSUD Arosuka pada 25 September. Wapres meminta korban mendapatkan pelayanan sampai pulih dan kelompok rentan di pengungsian dipantau secara berkala.
513 WARGA TERDAMPAK DAN MENGUNGSI
Bencana juga memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka.
Data penanganan mencatat jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 513 orang.
Mereka tersebar di sejumlah titik, antara lain:
• Rumah Pabrik Tahu: 10 orang;
• Petshop: 15 orang;
• Pengungsian mandiri: 488 orang.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bencana bukan hanya bagaimana mencari korban yang hilang. Setelah evakuasi dilakukan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan yang tidak kalah berat: memastikan masyarakat mempunyai tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, layanan kesehatan dan perlindungan.
Karena itu, kunjungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi bagian dari rangkaian koordinasi penanganan.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat datang meninjau lokasi pada 22 September. Menko PMK bersama Kepala BNPB dan Sestama BNPB datang pada 24 September. Sehari kemudian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pengungsian dan kawasan terdampak.
Kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni. Dalam keterangan resmi Wakil Presiden, pemerintah pusat menekankan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, pencarian korban, pemulihan akses dan fasilitas publik.
KETIKA KANTOR PEMERINTAHAN SENDIRI MENJADI KORBAN
Ada ironi besar dalam bencana Arosuka.
Pusat pemerintahan Kabupaten Solok sendiri ikut terdampak.
Sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat, ringan dan sedang.
Bangunan yang dilaporkan rusak berat antara lain:
• Gedung Kantor Permanen Sekretariat DPRD;
• Gedung Kantor Dinas Pariwisata;
• Gedung Kantor Dinas PUPR;
• Gedung Kantor DPMN;
• Gedung Pos Jaga Satpol PP.
Sementara sejumlah gedung lainnya mengalami kerusakan ringan, termasuk kantor DPRD, Gedung Pertemuan DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bapelitbang dan Bapenda.
Kerusakan sedang terjadi pada Gedung UPTD Laboratorium Dinas PUPR dan Gedung Pos Jaga Damkar.
Namun pemerintah tidak boleh berhenti hanya karena gedung pemerintahan rusak.
Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.
Inilah salah satu ujian paling nyata dalam situasi bencana: ketika tempat bekerja rusak, pemerintah tetap harus bekerja.
RUMAH WARGA, SAWAH DAN JALAN JUGA TERDAMPAK
Dampak bencana meluas hingga ke permukiman dan lahan produktif masyarakat.
Data mencatat:
Rumah:
• 19 unit rusak berat;
• 9 unit rusak sedang;
• 33 unit rusak ringan;
• 13 unit terendam;
• 10 unit berada dalam kondisi rawan/berisiko.
Lahan pertanian:
• Sawah sekitar 42 hektare;
• Lahan kering sekitar 15 hektare.
Selain itu, terdapat 5 ruas jalan rusak dan 2 jembatan mengalami kerusakan, Sedangkan kendaraan yang terdampak terdiri dari 7 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda dua.
Dengan demikian, pekerjaan pemerintah sesungguhnya bukan berhenti pada tahap tanggap darurat.
Ada pekerjaan yang lebih panjang di depan mata: rehabilitasi dan rekonstruksi.
BUKAN HANYA TNI DAN POLRI, SEMUA TURUN
Salah satu hal yang terlihat dari penanganan Arosuka adalah besarnya jumlah personel yang dikerahkan.
Potensi personel SAR gabungan antara lain berasal dari TNI AD/Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodim 0309/Solok, Yon TP 951/PM, Denzipur, TNI AL, Polri, pemerintah daerah, Poldam Kabupaten Solok, BPBD dan PMI.
Penanganan tersebut memperlihatkan satu hal penting:
Bencana besar tidak mungkin ditangani oleh satu institusi.
Ia membutuhkan kerja bersama.
Basarnas melakukan pencarian dan evakuasi korban.
BPBD Kabupaten Solok menjalankan pencarian dan evakuasi, pembersihan rumah dan kantor, pendistribusian logistik, kaji cepat, pendataan dan pengoperasian posko.
TNI AD mendukung personel dan peralatan untuk mempercepat pembersihan kawasan perumahan, perkantoran dan fasilitas umum.
TNI AL juga mendukung pengerahan personel dan peralatan.
Polri membantu pengamanan, pembersihan serta mendirikan dapur umum.
Kejaksaan turut mendirikan dapur umum.
Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan pendataan korban luka.
Dinas Sosial mengoperasikan dapur umum dan membantu administrasi korban.
Dinas Lingkungan Hidup mengkoordinasikan pembersihan material dan pengelolaan hasil pembersihan.
Satpol PP dan Damkar mendukung personel serta sarana operasional.
Sementara Dinas Kominfo Kabupaten Solok menjalankan publikasi dan dokumentasi penanganan secara berkala.
ALAT BERAT Dikerahkan
Pembersihan kawasan terdampak membutuhkan peralatan dalam jumlah besar.
Dukungan peralatan antara lain berasal dari BPBPK, BPJN, BWSS V, DPUPR, BNPB, TNI serta dukungan pihak swasta.
Peralatan yang dikerahkan meliputi excavator besar dan kecil, excavator breaker, dump truck, motor grader, wheel loader, backhoe loader, water tanker, excavator capit dan berbagai alat pendukung lainnya.
Dari data yang ada, BWSS V misalnya mengerahkan 12 excavator besar dan 2 excavator breaker.
BPBPK juga mengerahkan 2 excavator besar, 1 excavator kecil, 8 dump truck dan 1 excavator breaker.
Pengerahan alat berat tersebut menjadi sangat penting karena penanganan Arosuka bukan hanya soal mengangkat lumpur.
Tim gabungan harus membuka kembali jalan, membersihkan rumah, menyelamatkan fasilitas umum, membersihkan sungai dan mengurangi potensi ancaman bencana susulan.
MASJID SUDAH BERSIH, SUNGAI MENJADI PERHATIAN
Salah satu fasilitas umum yang terdampak, Masjid Kayu Aro, telah dibersihkan dan dinyatakan siap digunakan kembali sesuai fungsinya.
Namun pekerjaan belum selesai.
Tim SAR gabungan kembali diarahkan untuk fokus pada pembersihan sungai yang berpotensi menjadi sumber ancaman berikutnya.
Langkah ini penting karena persoalan Arosuka tidak berhenti ketika lumpur mulai mengering.
Badan Geologi Kementerian ESDM pada 5 Oktober bahkan mendorong pembangunan sistem peringatan dini terpadu serta sabo dam untuk mengurangi risiko banjir bandang di kawasan tersebut. Badan Geologi juga merekomendasikan agar kompleks perkantoran Pemkab Solok dievaluasi secara menyeluruh dan, jika hasil kajian menunjukkan lokasi berada pada jalur aliran utama atau zona pengendapan material, relokasi bertahap ke tempat yang lebih aman menjadi salah satu prioritas mitigasi jangka menengah dan panjang.
Artinya, setelah tanggap darurat selesai, pekerjaan pemerintah justru memasuki fase yang sangat menentukan.
JFP–CANDRA DAN UJIAN KEPEMIMPINAN DI TENGAH BENCANA
Dalam situasi seperti Arosuka, kepemimpinan tidak cukup diukur dari pidato.
Kepemimpinan diuji ketika keputusan harus dibuat dalam waktu singkat.
Bupati Solok mengarahkan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, terpadu dan responsif serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan, bantuan dan kebutuhan dasar.
Sementara Wakil Bupati H. Candra berada dalam rangkaian koordinasi penanganan bersama Forkopimda, termasuk memantau pembersihan kawasan terdampak dan evaluasi penanganan darurat.
Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, organisasi kemanusiaan dan berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Solok juga tidak bekerja sendirian dalam urusan logistik.
BNPB melalui UPT BNPB di Kota Padang memberikan dukungan awal berupa:
• 100 kilogram beras;
• 50 paket sembako;
• 5 dus minyak goreng;
• 10 dus sarden;
• sekitar 100 lembar selimut;
• 20 dus air mineral.
Sekretaris Utama BNPB bersama dua direktur BNPB dan Tim Reaksi Cepat juga memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk asesmen lapangan, kebutuhan operasi darurat, dukungan posko serta konsolidasi data.
DARI 21 SEPTEMBER, PEMERINTAH TIDAK BOLEH KEHILANGAN ARAH
Jika rangkaian peristiwa sejak 21 September dibaca secara utuh, terlihat bahwa penanganan Arosuka bukan pekerjaan satu malam.
Tanggal 21 September: bencana menerjang.
22 September: pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan proses pencarian serta penanganan korban berlangsung.
24 September: Menko PMK dan Kepala BNPB meninjau penanganan.
25 September: Wakil Presiden datang ke lokasi, bertemu pengungsi dan meninjau fasilitas kesehatan serta infrastruktur terdampak.
30 September: Menteri Dalam Negeri datang ke posko dan lokasi terdampak.
1 Oktober: Wakil Menteri Dalam Negeri juga datang melihat langsung kondisi lapangan.
Seluruh rangkaian tersebut kemudian diikuti rapat evaluasi penanganan dan langkah perpanjangan masa tanggap darurat.
Pemerintah Kabupaten Solok akhirnya memperpanjang masa tanggap darurat setelah periode awal berakhir pada 5 Oktober, di perpanjang hingga 12 oktober, Sejumlah laporan pada awal Oktober menyebut perpanjangan dilakukan untuk memastikan proses penanganan dan kesiapsiagaan tetap berjalan.
INILAH MAKNA “KERJA” DI TENGAH BENCANA
Ada satu pelajaran yang layak dicatat dari Arosuka.
Dalam kondisi normal, keberhasilan pemerintahan sering diukur dari program, pembangunan, angka-angka dan laporan.
Tetapi dalam keadaan bencana, ukuran itu berubah.
Yang pertama adalah keselamatan manusia.
Yang kedua adalah kecepatan pemerintah mengambil keputusan.
Yang ketiga adalah kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya.
Yang keempat adalah kemampuan menjaga pelayanan publik tetap hidup meskipun sebagian kantor pemerintahan ikut rusak.
Dan yang kelima adalah kemampuan melihat jauh ke depan: bukan hanya membersihkan material bencana, tetapi mencegah tragedi yang sama terulang.
Karena itu, narasi “kerja bukan omon-omon” sebaiknya tidak berhenti sebagai slogan politik.
Biarlah data yang berbicara.
Ada korban yang harus dicari.
Ada korban yang harus dirawat.
Ada 513 warga yang membutuhkan perhatian.
Ada rumah yang harus dibersihkan dan diperbaiki.
Ada jalan dan jembatan yang harus dipulihkan.
Ada kantor pemerintahan yang rusak.
Ada sawah dan lahan pertanian yang terdampak.
Ada sungai yang harus dinormalisasi.
Ada sistem peringatan dini yang perlu diperkuat.
Dan ada kemungkinan bahwa sebagian infrastruktur pemerintahan harus dievaluasi kembali dari sisi keamanan.
Di situlah kerja pemerintah sesungguhnya diuji.
Bukan ketika keadaan tenang.
Tetapi ketika keadaan sulit.
Bukan ketika semua fasilitas tersedia.
Tetapi ketika sebagian fasilitas justru ikut menjadi korban.
Dan bukan ketika semua orang memberikan tepuk tangan, Tetapi ketika masyarakat yang sedang berduka membutuhkan negara untuk hadir.
Arosuka telah memberikan ujian itu.
Sekarang, pekerjaan berikutnya adalah memastikan bahwa penanganan darurat tidak berhenti pada pembersihan lumpur, tetapi berlanjut menjadi pemulihan kehidupan masyarakat dan mitigasi bencana yang lebih serius.
Sebab pada akhirnya, pemerintah bukan hanya dituntut mampu menangani bencana setelah terjadi.
Pemerintah juga dituntut mampu membuat masyarakat lebih siap menghadapi bencana berikutnya. (Yp)
