KARIMUN, Potretnusantara.id – Anwar Hasyim, Wakil Bupati Karimun mengatakan salah satu indikator penilaian di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Bupati Karimun adalah angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang di dalamnya terdapat Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement (GAP & GBS)
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, dan beberapa Kelurahan/Desa wajib melakukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan membuat dokumen analisis GAP&GBS setiap tahunnya. PPRG ini juga dapat dilakukan di lingkungan Lembaga Vertikal, Kemasyarakatan maupun Dunia Usaha
“Saya berharap pelatihan koordinasi ini mampu menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir kesenjangan gender di dalam masyarakat, sehingga Kabupaten Karimun dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan,”kata Anwar Hasyim, Wakil Bupati Karimun dalam sambutannya. Selasa (28/6) di Ruang Cempaka Putih Lantai 3, Kantor Bupati Karimun.
Dia menekankan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tersusun analisa anggaran yang responsif gender di OPD masing-masing.
“Dan setelah selesai nantinya, diharapkan saudara-saudara dapat menindaklanjutinya di OPD/Lembaga masing-masing, sehingga harapan kita ke depan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dapat terwujud sesuai perencanaan,”pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, Dra. Rosmawati, MM.Pub menjelaskan isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.
Hal ini terbukti dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender.
Namun data terpilah gender menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya.
“Sinergitas menjadi kata kunci, yaitu Perencanaan dan Penganggaran yang Resposif Gender (PPRG), dimana pemerintah daerah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,”ungkapnya mantap.
Dijelaskan, sejak tahun 2014 pemerintah Kabupaten Karimun telah berupaya meraih dan mempertahankan penghargaan APE ini dengan meningkatkan program PPRG melalui 7 prasyarat PUG yang terdiri dari Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender (GAP&GBS), Data Gender atau Data Terpilah dan Parisipasi Masyarakat.
Pada tahun 2020 tercatat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memberikan penghargaan APE kepada 13 Kementrian/Lembaga, 29 Provinsi, dan 266 Kab/Kota yang salah satunya termasuk Kabupaten Karimun yang berhasil meraih peringkat Utama pada evaluasi APE Tahun 2020, dimana sebelumnya pada tahun 2014 memperoleh predikat Pratama, tahun 2016 naik ke predikat Madya, tahun 2018 bertahan di predikat Madya.
“Meski dalam hal ini penghargaan bukanlah segalanya namun sesuai dengan kata motivasi yang ada di budaya Melayu yaitu “Sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai”. Kita masih berharap dapat memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Karimun yang kita cintai ini,”ujarnya.
barat
