Jakarta,Potretnusantara.id – PT PLN (Persero) dan Kesekretariatan Negara Republik Indonesia menandatangani kesepakatan pembelian sertifikat energi terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) setara 849 megawatt hour (MWh) pada Rabu (22/6). Melalui kesepakatan ini, maka dua istana kepresidenan yang terletak di Ibukota Negara, yakni Istana Merdeka dan Istana Negara, menyusul istana kepresidenan di daerah yang lebih dulu beralih ke listrik ramah lingkungan ini.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan Bogor menjadi yang pertama berlangganan layanan REC pada Maret 2022. Diikuti kemudian oleh Istana Kepresidenan Tampaksiring dan Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Mei dan Juni 2022.
Kepala Biro Umum, Sekretariat Presiden RI Erry Hermawan, pun bersyukur mulai 1 Juni 2022 kemarin, seluruh lingkungan kesekretariatan presiden, mulai dari istana kepresidenan di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogya dan Tampaksiring sudah 100 persen menggunakan EBT. Sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pengembangan EBT untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
“Ini untuk mengatasi energi fosil yang semakin lama akan semakin terbatas. Selain itu, langkah ini juga akan mendukung energi hijau untuk mengatasi kendala lingkungan, khususnya di Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan REC merupakan instrumen yang ditawarkan PLN kepada pelanggan yang membutuhkan pengakuan akan penggunaan energi terbarukan.
“Jadi pendapatan dari REC ini PLN alokasikan untuk penambahan pembangkit energi baru terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emission 2060,” kata dia.
Beberapa waktu terakhir ini, Darmawan menambahkan, layanan REC yang diterbitkan PLN sejak November 2020 semakin diminati berbagai pelanggan. Tidak hanya pemilik usaha di sektor bisnis dan industri untuk memenuhi kebutuhan ekspornya, namun juga menarik atensi pengelola fasilitas publik, maupun masyarakat pada umunya.
barat
