JAKARTA, Potretnusantara.id-Kementerian Kesehatan menggandeng BPKP dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.
“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (9/8).
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19.
Menkes Budi ingin pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya. Sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” pesan Menkes.
Pihaknya berharap dengan didukung ketersediaan vaksin COVID-19 yang aman, distribusi yang lancar serta kolaborasi erat dari Pemda, Dinkes dan TNI/Polri dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19, diharapkan target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.
Pemerintah telah mengamankan stok vaksin COVID-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap.
Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi. Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi COVID-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di RS pun semakin berkurang.
“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke Provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” kata Menkes.
Untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan/hari. Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta/hari, Polri 600 ribu/hari, TNI 500 ribu/hari dan 2,5 juta/hari oleh BKKBN. Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80% untuk daerah dan 20% stok pusat.
“Diharapkan ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan dengan BKKBN didaerah tersebut. Koordinasi ini penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya,” terang Menkes.
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id
barat
